Kepada Xi Jinping, Uni Eropa Desak China Runtuhkan Hambatan Pasar Bebas Yang Adil

Para pemimpin Uni Eropa menegaskan kepada Presiden China, Xi Jinping bahwa pihaknya tidak akan memihak dalam perseteruan dua kekuatan Beijing dan Washington. Sehingga Uni Eropa akan terus mendesak China  untuk memenuhi janjinya untuk melakukan perdagangan yang adil dan bebas.

"Eropa adalah pemain, bukan lapangan bermain," ujar Presiden Dewan Eropa, Charles Michel dalam KTT Uni Eropa dan China yang digelar secara virtual pada Senin (14/9), seperti dimuat AFP.

Pasalnya, selama ini Uni Eropa adalah mitra dagang utama China, sementara China berada dalam urutan kedua setelah AS sebagai pasar barang dan jasa Uni Eropa.

Melalui pernyataannya, para pemimpin Uni Eropa mendesak China untuk membuka pasar, menghormati minoritas dan tidak melakukan tindakan kerasnya di Hong Kong, juga menegaskan bahwa Eropa tidak akan lagi dimanfaatkan dalam perdagangan.

"Kami benar-benar serius tentang memiliki akses ke pasar China dan meruntuhkan hambatan," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Menanggapi itu, Xinhua melaporkan, China menolak campur tangan urusan dalam negeri, terutama pada hak asasi manusia.

"Rakyat China tidak akan menerima 'seorang instruktur' tentang hak asasi manusia dan menentang 'standar ganda'. China bersedia untuk memperkuat pertukaran dengan pihak Eropa berdasarkan prinsip saling menghormati sehingga kedua belah pihak bisa membuat kemajuan," bunyi laporan tersebut.

Kanselir Jerman, Angela Merkel yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya benar-benar menginginkan perjanjian investasi yang sedang dinegosiasikan antara keduanya dan yang akan memaksa China untuk membuka pasarnya.

"Kami memberikan tekanan untuk membuat kemajuan dalam perjanjian investasi," kata Merkel kepada wartawan dari Berlin.

"Secara keseluruhan, kerja sama dengan China harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, timbal balik, persaingan yang adil. Kami adalah sistem sosial yang berbeda, tetapi sementara kami berkomitmen pada multilateralisme, itu harus berdasarkan aturan," tambahnya.