Berita

Aktivis Petisi '28, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Haris Rusly Moti: Era Jokowi Dan LBP, Cengkeraman China Makin Membahayakan!

SENIN, 14 SEPTEMBER 2020 | 23:02 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dominasi asing, khususnya China di berbagai sektor di Indonesia bukan lagi menjadi barang baru. Mulai dari sektor tambang hingga soal utang negara tak lepas dari keterlibatan negara berjuluk negeri tirai bambu itu.

Yang lebih membuat gerah, dewasa ini banyak pejabat yang secara terang-terangan membela kepentingan China di Bumi Pertiwi. Kritikan tersebut disampaikan aktivis Petisi '28, Haris Rusly Moti meski tak menyebutkan pejabat mana yang ia maksud.

"Sobat, aku bingung dengan sejumlah pejabat negara yang begitu vokal bela kepentingan RRC (China) di Indonesia. Padahal mereka disumpah bela Indonesia," kata aktivis Haris Rusly Moti di akun Twitternya, Senin (14/9).


Meski tak menjelaskan sosok yang dimaksud, masyarakat bisa melihat dengan jelas keberadaan China yang belakangan makin mendominasi di Indonesia.

"Di era Presiden Joko Widodo dan LBP (Luhut Binsar Panjaitan/Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi), dominasi RRC di dalam ekonomi, tambang, dan telekomunikasi mulai mencengkeram dan sangat membahayakan. Waspada!" tandasnya.

Merujuk pernyataan Haris Rusly Moti, China memang tercatat sebagai negara pemberi utang bagi Indonesia. Setidaknya, China tercatat menjadi negara pemberi utang terbanyak nomor empat setelah Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat.

Per Mei 2020, setidaknya ULN pemerintah Indonesia ke China mencapai 1,78 miliar dolar AS, sementara ULN sektor swastanya mencapai 18,3 miliar dolar AS. Sehingga secara total ULN RI ke Negeri Tirai Bambu mencapai 20,1 miliar dolar AS.

China juga melebarkan sayapnya dalam bidang pertambangan Indonesia, khususnya batu bara. Bukan tanpa alasan, China merupakan negara yang paling banyak mengonsumsi batu bara, yakni mencapai 1.907 MTOE per tahun.

Sedangkan di sektor telekomunikasi, belum lama ini PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) menggandeng Alibaba Cloud dengan dalih mempercepat digitalisasi di Indonesia.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya