Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono/Ist
Pelaksanaan Operasi Yustisi yang dimulai serentak nasional sejak Senin (14/9) diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan demi menekan persebaran virus Covid-19. Kedisiplinan tersebut akan mempercepat pemulihan kesehatan dan ujungnya membangkitkan ekonomi nasional.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono menjelaskan, penegakan kedisiplinan tersebut diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif simpatik hingga penegakan hukum berupa denda, kerja sosial, hingga pencabutan izin usaha.
"Sasaran Operasi Yustisi adalah daerah-daerah yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sehingga kembali lagi ke wilayah masing-masing, bagaimana penerapannya," kata Awi dalam dialog Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bertema 'Operasi Yustisi Dorong Pemulihan Kesehatan dan Percepatan Kebangkitan Ekonomi', Senin (14/9).
Penerapan sanksi berdasarkan Instruksi Presiden 6/2020 dan mengikuti peraturan daerah yang ditegakkan Polri bersama TNI, Pemda, dan
stakeholder terkait, serta komunitas masyarakat.
Tak hanya itu, disediakan pula sidang di tempat dengan melibatkan Kejaksaan, Panitera, dan Hakim. Sehingga setelah hakim menjatuhkan putusan bagi pelanggar, pelanggar bisa langsung membayar denda atau pun bisa dijatuhkan hukum kerja sosial.
“Dalam operasi ini, polisi tetap mengedepankan upaya persuasif simpatik. Seperti saat melakukan sosialisasi dan menemukan masyarakat tanpa masker, maka polisi harus memberinya masker cadangan yang sudah disiapkan oleh setiap anggota polisi di lapangan,†jelas Awi.
Operasi Yustisi pada tahap awal fokus pada pendisiplinan penggunaan masker di masyarakat, yang berikutnya akan dilengkapi dengan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bidang Ekonomi Kreatif, Erik Hidayat berharap penerapan Operasi Yustisi dilakukan dengan tegas sehingga kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif.
“Kami mengimbau kerja sama masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di tempat-tempat usaha, sehingga sanksi penutupan atau denda bahkan penutupan tempat usaha tidak perlu terjadi,†jelas Erik.
Erik juga menambahkan bahwa KADIN mendukung pemulihan kesehatan sebagai hal yang prioritas saat ini.
“Makin cepat kita sehat, makin cepat juga perekonomian bisa cepat kembali bergerak," tutupnya.
