Pengamat Dunia Islam, Muhammad Najib/Net
. Normalisasi hubungan diplomatik antara Bahrain-Israel telah memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Dari dalam negeri, kelompok oposisi telah meminta rakyat negara itu untuk menolak langkah terbaru pemerintah Bahrain.
Tokoh agama dan politik di kerajaan itu juga merilis pernyataan yang isinya menolak kesepakatan yang akan ditandatangani bersama Uni Emirat Arab (UEA) bersama Israel di Gedung Putih, besok, Selasa (15/9).
“Ada perbedaan besar antara penguasa dan yang dikuasai dalam pemikiran, pikiran, tujuan dan kepentingan. Pemerintah mengalami kekalahan psikologis dan ingin memaksakannya pada rakyat, dan rakyat harus melawan kekalahan ini,†kata Ayatollah Sheikh Isa Qassim, yang tinggal di Iran.
Qassim adalah pemimpin spiritual Al Wefaq, masyarakat oposisi terbesar Bahrain. Sebagai ulama terkemuka untuk mayoritas Syiah di negara itu, dia sebelumnya mengkritik perlakuan yang dilakukan oleh keluarga kerajaan minoritas Sunni.
Pernyataan bersama pada Minggu juga dilakukan oleh sekelompok asosiasi politik dan masyarakat sipil Bahrain, termasuk Asosiasi Pengacara Bahrain yang juga menentang kesepakatan tersebut.
“Apa hasil dari normalisasi tidak akan menikmati dukungan populer, sejalan dengan generasi Bahrain yang telah dibesarkan dalam hal kepatuhan pada perjuangan Palestina,†kata pernyataan itu, seperti dikutip dari
MEE, Senin (14/9).
Kesepakatan itu akan membuat Bahrain membangun hubungan penuh dengan Israel, sebuah langkah yang sebelumnya dicadangkan di bawah Inisiatif Perdamaian Arab, yang menawarkan pengakuan Israel dari tetangga Arabnya hanya jika mencapai kesepakatan damai dengan Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa dia berharap untuk segera melihat penerbangan langsung antara negaranya dan Bahrain. Menyusul penerbangan komersial pertama Israel ke UEA dirayakan oleh media Israel awal bulan ini ketika membawa delegasi gabungan AS-Israel dari Tel Aviv ke Abu Dhabi.
Berbeda dengan reaksi di UEA, warga Bahrain secara vokal mengkritik setelah kesepakatan itu diumumkan pada hari Jumat (11/9) menjadikan isyu ‘warga Bahrain menentang normalisasi’ menjadi topik paling populer di media sosial.
Sementara itu, kepala pengadilan tertinggi Bahrain memerintahkan pegawai pengadilan untuk tidak menyerang kebijakan pemerintah atau mengungkapkan pendapat yang merusak persatuan nasional, demikian dilaporkan surat kabar al-Bilad.
Sebenarnya protes bukan hanya kali ini saja, warga Bahrain juga sebelumnya telah mengkritik keterlibatan pemerintah mereka dengan Israel, termasuk konferensi Juni lalu di Manama untuk meluncurkan paket ekonomi senilai 50 miliar dolar AS yang dipimpin Amerika sebagai bagian dari rencana Timur Tengah Presiden AS Donald Trump.
Dari luar negeri, Bahrain juga mendapat kecaman keras dari Iran, Turki dan gerakan Lebanon Hizbullah, dengan menuduh negara itu mengkhianati warga Palestina.
Pengamat Dunia Islam, Muhammad Najib, menyimpulkan satu bahwa langkah yang diambil UEA dan Bahrain merupakan strategi Israel agar ke depannya tuntutan kemerdekaan Palestina kian melemah.
"Ini adalah strategi Israel merangkul satu persatu negara Arab, dengan demikian tekanan dari luar akan semakin berkurang, dan tuntutan Palestina memerdekakan diri semakin hari akan semakin lemah," ujar Najib, dalam acara diskusi
RMOL World View, Senin (14/9).
Wakil Ketua Dewan Pakar PAN ini juga menegaskan lagi bahwa sejak dahulu negara-negara Arab telah berusaha setia membela Palestina. Namun, dalam perjalanannya mereka juga harus menyelamatkan kepentingan nasionalnya.
"Negara-negara Arab, walaupun berusaha membantu Palestina tetapi nasional interest menjadi prioritas. Nah ketika kedua hal ini tidak berjalan paralel maka mereka lebih memilih kepentingan nasional," jelasnya.
