Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net
Presiden Prancis Emmanuel Macron nampaknya mulai gusar, ia terus mendesak para politisi Lebanon untuk memenuhi janji membentuk pemerintahan baru minggu ini dan membawa negara itu keluar dari krisis terburuknya sejak perang saudara 1975-1990.
Hal itu dilaporkan oleh kantor kepresidenan Prancis pada Minggu (13/9). Macron cukup berasalan, karena para pemimpin Lebanon memang telah berjanji kepadanya untuk membentuk kabinet teknokrat tanpa loyalis partai dalam waktu sekitar dua minggu saat kunjungannya pada 1 September lalu.
Tujuannya tak lain untuk mengakhiri krisis ekonomi yang telah melumpuhkan Lebanon yang diperburuk oleh ledakan besar di Beirut pada 4 Agustus lalu.
Sumber resmi mengatakan Perdana Menteri Mustapha Adib diharapkan dapat mempresentasikan rencana kabinetnya kepada Presiden Michel Aoun pada hari ini, Senin (14/9), lebih cepat dari biasanya yang memakan waktu bebulan-bulan soal tawar menawar di kementerian.
"Presiden (Prancis) melanjutkan panggilannya dengan berbagai pemain politik di Lebanon," kata kantor kepresidenan Prancis , tanpa memberikan rincian tentang diskusi apa pun, seperti dikutip dari
AFP, Minggu (13/9).
Pembicaraan telepon itu dilakukan Macron pada hari Sabtu dengan Ketua Parlemen Nabih Berri, seorang politisi terkemuka Syiah, dalam upaya untuk menghilangkan hambatan atas pos kementerian keuangan, yang secara tradisional dikendalikan oleh Syiah, kata sekutu politik Berri.
Berri adalah kepala Gerakan Amal, sekutu kelompok Syiah yang memiliki kekuatan politik dan bersenjata lengkap, Hizbullah, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bahwa kelompoknya menentang cara pembentukan kabinet dan tidak ingin bergabung. Namun dia mengatakan akan bekerja sama untuk menstabilkan bangsa.
Berri mengutip keprihatinan tentang kurangnya konsultasi dan apa yang disebutnya menggunakan 'pengaruh asing' dalam membentuk kabinet. Ungkapan yang sama digunakan dalam pidato pada hari Minggu oleh sekutu Hizbullah lainnya, politikus Kristen Gebran Bassil.
Perdana menteri yang ditunjuk, seorang Sunni, hanya memberikan sedikit komentar publik. Tetapi sumber mengatakan dia ingin mengguncang kepemimpinan kementerian, beberapa di antaranya telah dikendalikan oleh kelompok yang sama selama bertahun-tahun.
Para donor telah menuntut reformasi untuk membuka miliaran dolar bantuan yang semula dijanjikan pada 2018 tetapi tidak pernah dicairkan.
Setiap pemerintah membutuhkan restu dari faksi utama Kristen dan Muslim untuk memastikannya sesuai dengan sistem pembagian kekuasaan sektarian Lebanon.
Prancis telah menyusun peta jalan terperinci untuk menangani korupsi dan masalah lain yang telah melumpuhkan sistem perbankan dan membuat mata uangnya berputar-putar.
Sumber-sumber politik mengatakan posisi Berri terhadap kabinet mengeras setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada sekutu Hizbullah, sebuah kelompok yang dianggap Washington sebagai kelompok teroris tetapi yang menurut Paris memiliki peran politik yang sah.
