Berita

Mantan Perdana Menteri Inggris, John Major dan Tony Blair/Net

Dunia

Negosiasi Pasca-Brexit Kian Rumit, Dua Mantan PM Inggris Salahkan Boris Johnson

MINGGU, 13 SEPTEMBER 2020 | 15:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair dan John Major mengecam penerusnya, Perdana Menteri Boris Johnson yang berusaha mengancam perdamaian dan kredibilitas global Inggris.

Blair mantan PM dari Partai Buruh dan pendahulunya, Major dari Partai Koservatif mengatakan, upaya Johnson untuk membatalkan bagian dari perjanjian Brexit yang telah disepakatinya sendiri adalah memalukan bagi Inggris.

Dalam sebuah opini yang ditulis oleh keduanya di Sunday Times, dijelaskan bahwa manuver Johnson yang mengejutkan dapat membahayakan perdamaian dengan Irlandia Utara yang sudah berlangsung selama lebih dari dua dekade.


“Ini menimbulkan pertanyaan yang jauh melampaui dampaknya terhadap Irlandia, proses perdamaian dan negosiasi untuk kesepakatan perdagangan, meskipun itu penting. Itu mempertanyakan integritas bangsa kita. Jika pemerintah berhasil dalam rencananya, keberanian konstitusional apa yang akan melampaui itu?" demikian tulisan keduanya yang dikutip Sky News.

Menjelang akhir negosiasi perdagangan pasca Brexit, Johnson mengusulkan RUU Pasar Internal terkait Irlandia Baru. Uni Eropa memberikan waktu tiga pekan bagi Inggris untuk mengubah isi RUU tersebut sebelum memberikan tindakan hukum.

Selain tekanan dari Uni Eropa, Johnson juga menghadapi pemberontakan dalam partainya sendiri atas RUU tersebut, yang menurut pengakuan pemerintah melanggar hukum internasional.

"Kami berdua menentang Brexit," tulis Blair dan Major.

“Kami berdua menerima itu sekarang terjadi. Tetapi cara negosiasi ini, dengan alasan yang dikesampingkan untuk mengejar ideologi dan pemboman yang angkuh yang menyamar sebagai diplomasi serius, adalah tidak bertanggung jawab, salah pada prinsipnya dan berbahaya dalam praktiknya," tekan mereka.

Menanggapi tulisan Blair dan major, mantan Menteri Kehakiman Inggris, David Gauke mengatakan, RUU tersebut secara terang-terangan melanggar hukum internasional.

"Ini akan mempersulit negara lain, tidak hanya Uni Eropa, tapi di seluruh dunia, untuk mempercayai Inggris di masa depan dan itu bukan kabar baik," ujarnya.

"Entah dia (Johnson) gagal memahami apa yang telah ia tanda tangani, atau ia menandatangani sesuatu dengan itikab buruk. Terus terang itu menunjukkan kebohongan atau ketidakmampuan," tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya