Berita

Natalius Pigai kritisi rencana Mahfud MD untuk kembali mekarkan Papua/Net

Politik

Mahfud Mau Mekarkan Lagi Papua, Pigai: Belajar Dulu Deh Ke Bu Mega

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 | 21:13 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Rencana Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, untuk memekarkan Papua dengan menambah tiga wilayah baru menuai reaksi publik.

Jika sesuai dengan rencana tersebut, nantinya di Papua akan terdapat lima provinsi. Saat ini di bagian timur NKRI itu sudah ada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Nah, terkait rencana pemekaran tersebut, aktivis Papua yang juga mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, meminta agar Mahfud konsultasi terlebih dahulu kepada Megawati Soekarnoputri.


“Saya minta Mahfud konsultasi ke Ibu Megawati. Dulu Ibu Mega ngotot mekarkan Papua, malah masalah Papua lebih mendunia,” kata Pigai melalui akun Twitter pribadinya @NataliusPigai2, Sabtu (12/9).

Menurut Pigai, di seluruh muka bumi alias semua negara yang menerapkan politik pendudukan, akan kalah ketika menghadapi warna kulit dan agama.

“Berbeda karena konflik SARA. PBB tidak lihat Provinsi, tapi pulau Papua,” pungkas Pigai.

Nantinya, dalam mewujudkan rencana pemekaran wilayah di Papua, pemerintah, kata Mahfud, akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua untuk melancarkan komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

Diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan menambah tiga daerah pemekaran di Papua. Sehingga, Papua akan dibagi jadi lima wilayah tingkat I.

Hal ini diungkapkan Mahfud usai pertemuan bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, Mendagri Tito Karnavian, serta perwakilan TNI-Polri di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut Mahfud, rencana tersebut tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya