Pemerintah Afghanistan dan Taliban pada akhir pekan ini akan memulai pembicaraan untuk mengakhiri perang yang terjadi selama hampir dua dekade. Namun, banyak pihak mengatakan kesepakatan perdamaian nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat.
Menurut rencana, kedua belah pihak akan bertemu di Ibukota Qatar, Doha, mulai Sabtu (12/9) atau enam bulan lebih lambat dari yang direncanakan karena perselisihan sengit mengenai pertukaran tahanan yang kontroversial.
Pada Kamis (10/9) Pemerintah Afghanistan membebaskan enam tahanan lagi yang diminta oleh Taliban, dua di antaranya telah dihukum karena membunuh dua warga negara Prancis. Pembebasan mereka memicu reaksi keras di Paris.
"Prancis menegaskan kembali penolakannya yang paling tegas terhadap pembebasan orang-orang yang dihukum karena melakukan kejahatan terhadap warga negara Prancis, khususnya tentara dan pekerja kemanusiaan," kata kementerian luar negeri Prancis dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari
AFP, Jumat (11/9).
Taliban bersikeras bahwa pihak berwenang Afghanistan harus membebaskan total lima ribu tahanan, termasuk enam yang diingkari oleh pemerintah Barat seperti Prancis dan Australia atas serangan orang dalam terhadap pasukan mereka.
Pembicaraan yang didukung AS menandai tonggak utama dalam konflik 19 tahun Afghanistan, tetapi hasil damai -atau bahkan gencatan senjata- masih jauh dari jaminan karena para negosiator bergulat dengan tujuan yang sangat berbeda.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang menghadiri upacara pembukaan pembicaraan tersebut, mengatakan mereka mewakili kesempatan yang "benar-benar bersejarah".
"Kedua belah pihak harus menyempurnakan bagaimana memajukan negara mereka untuk mengurangi kekerasan dan memberikan apa yang dituntut rakyat Afghanistan. Afghanistan yang berdamai dengan pemerintah yang mencerminkan negara yang tidak berperang," kata Pompeo kepada wartawan saat ia terbang ke Qatar.
Presiden Donald Trump, yang akan mengikuti pemilihan kembali pada November mendatang, telah berusaha keras untuk membawa pulang pasukan dan mengakhiri perang terpanjang Amerika, yang dimulai hampir 20 tahun lalu ketika Washington menginvasi Afghanistan dan menggulingkan Taliban setelah serangan 11 September.
Vanda Felbab-Brown, seorang ahli Afghanistan dan rekan senior di Brookings Institution, mengatakan negosiasi bisa berlangsung bertahun-tahun. Disertai dengan banyak pemberhentian dan penghentian, kadang-kadang mungkin selama berbulan-bulan saat pertempuran terus berlangsung.
Kesepakatan apa pun akan bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk menyesuaikan visi mereka.
Taliban, yang menolak untuk mengakui pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, akan mendorong pembentukan kembali Afghanistan menjadi 'emirat' Islam.
Sementara itu pemerintahan Ghani akan berusaha untuk mempertahankan status quo yang didukung Barat dari sebuah republik konstitusional yang telah mengabadikan banyak hak termasuk kebebasan yang lebih besar bagi perempuan.
Sejauh ini, Taliban hanya membuat janji yang tidak jelas untuk melindungi hak-hak perempuan melalui 'nilai-nilai Islam', dan banyak warga Afghanistan khawatir pengembalian sebagian atau seluruh kekuasaan akan menandai dimulainya kembali kebijakan sebelumnya seperti mengeksekusi perempuan yang dituduh melakukan perzinahan.
“Kami ingin memiliki sebanyak mungkin perdamaian, kami juga ingin prestasi yang telah kami raih di tahun-tahun lalu bisa tetap tersimpan," kata Aminullah, seorang guru sekolah berusia 35 tahun di provinsi Kunduz.
"Saya tidak ingin sekolah saya ditutup, tetapi perdamaian adalah prioritas sekarang," tambahnya.
Taliban, yang menguasai sebagian besar Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, akan menegaskan posisi tawar yang lebih kuat daripada kapan pun sejak mereka digulingkan.
Mereka mengklaim kemenangan pada Februari setelah menandatangani kesepakatan dengan Washington yang menjabarkan jadwal pembicaraan, yang seharusnya dimulai pada Maret, dan pasukan asing akan mundur awal tahun depan.
Sebagai imbalannya, Taliban menawarkan jaminan keamanan yang menurut para kritikus tidak jelas.
Begitu tinta mengering setelah kesepakatan, para pemberontak melancarkan serangan baru terhadap pasukan Afghanistan dan mempertahankan tempo medan perang yang melemah.
Kesepakatan itu tidak mengharuskan Taliban untuk secara resmi meninggalkan Al-Qaeda. Sebaliknya, Taliban harus 'tidak mengizinkan' kelompok semacam itu menggunakan Afghanistan sebagai basis.
"Sikap dari Taliban menunjukkan bahwa mereka menganggap posisi mereka saat ini sebagai salah satu kekuatan besar," kata Andrew Watkins, seorang analis Afghanistan di International Crisis Group.
Dan sementara Taliban secara umum memproyeksikan front persatuan, pemerintah Afghanistan telah terpecah oleh perseteruan pribadi dan persaingan yang telah berlangsung lama.
"Taliban tidak cukup mempercayai Amerika Serikat atau pemerintah Afghanistan untuk berhenti berperang, sampai pembicaraan damai mencapai titik di mana mereka yakin kelompok mereka mungkin benar-benar mengamankan kepentingan mereka", kata Watkins.
Tetap saja, Felbab-Brown mengatakan Taliban lebih memilih kesepakatan damai daripada harus berjuang untuk sisa Afghanistan, khususnya Kabul.
