Berita

CNE saat konferensi pers di Caracas pada 5 September 2020/Net

Dunia

CNE Tolak Sanksi Sepihak Yang Dijatuhkan AS, Alfonzo: Kami Akan Lindungi Rakyat Yang Merdeka Dan Berdaulat

SABTU, 12 SEPTEMBER 2020 | 08:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dewan Pemilihan Nasional Venezuela (CNE) telah mengeluarkan pernyataan untuk menolak tindakan sepihak dan koersif yang diberlakukan oleh pemerintah AS, yang berusaha menyabot pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada 6 Desember mendatang.

Presiden CNE, Indira Maira Alfonzo Izaguirre aau Indira Alfonzo mengutuk lembaga-lembaga pemerintah AS karena menumbangkan kekuasaan dengan mencoba memaksakan langkah-langkah koersif, sepihak, campur tangan, dan ilegal terhadap Electoral Power, kekuatan publik.

Selama proses pencalonan untuk pemilihan parlemen, Alfonzo membacakan pernyataan dari CNE di mana entitas 'dengan tegas menolak' sanksi sepihak dan ilegal untuk menjatuhkan lembaga Negara Venezuela.


“Semua ini merupakan pelanggaran terbuka dan mencolok terhadap prinsip-prinsip paling dasar dari Hukum Publik Internasional, seperti penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Negara dan hak untuk menentukan nasib sendiri rakyat,” bunyi pernyataan yang dibacakan Alfonzo, menurut laporan media Telesur English.

Alfonso menegaskan, CNE telah sepenuhnya memenuhi semua tahapan kalender pemilu untuk menjalankan proses yang transparan.

Ia juga mengatakan bahwa CNE bersama organisasi yang memiliki tujuan politik dan berbagai sektor kehidupan publik nasional telah memperkuat kepercayaan masyarakat secara efisien, efektif, dan transparan, dalam proses pemilu.

CNE menegaskan kembali komitmennya yang tidak dapat direduksi untuk tetap teguh dalam misi fundamentalnya untuk mengatur dan menjamin pelaksanaan hak partisipasi secara demokratis.

"Kami akan melindungi rakyat yang merdeka dan berdaulat atas keinginan kuat Venezuela untuk mengekspresikan diri mereka melalui hak pilih," ujar Alfonzo.

"Kami rakyat Venezuela telah memutuskan untuk memilih para deputi AN untuk periode 2021-2026 sebagaimana ditetapkan di Magna Carta dari Republik Bolivarian Venezuela," tutup Alfonzo.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya