Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Virus Politik

JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020 | 08:00 WIB | OLEH: FARID GABAN

DAMPAK wabah Corona di Indonesia diperburuk oleh politik. Keputusan karantina (lockdown) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi silang-sengketa sejak awal antara pemerintah pusat dan daerah (khususnya Jakarta).

Tiap langkah ditafsirkan secara politik dan dituduh punya motif politik untuk menjatuhkan pihak lain. Perdebatan seperti ini membingungkan warga, yang membuat apapun langkah penanganan wabah tidak akan efektif, justru memperburuk situasi.

Perdebatan seperti itu tidak perlu terjadi, atau setidaknya bisa diminimalkan, andai saja Pemerintahan Jokowi sejak awal mau menerapkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang disahkan dua tahun lalu (UU 6/2018).


Dalam UU itu disebutkan bahwa baik lockdown maupun PSBB diputuskan oleh pemerintah pusat (Menteri Kesehatan) atas pertimbangan ilmiah (bukan selera politik).

Tapi, sejak awal, Pemerintahan Jokowi tidak mau menerapkan UU tadi karena tak mau menanggung risikonya. Keputusan lockdown mengharuskan pemerintah menanggung kebutuhan hidup warga. Keputusan PSBB akan menurunkan aktivitas ekonomi (jika bukan menghentikan sama sekali).

Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kesehatan warga negara menjadi prioritas utama, bukan ekonomi. Tapi, peluang untuk memakai UU Karantina tidak digunakan.

Cuci tangan, Presiden Jokowi tetap menyerahkan keputusan kepada masing-masing kepala daerah.

Padahal tiap daerah sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dengan daerah lain. Upaya pencegahan di Jakarta, misalnya, tak bisa dipisahkan dari upaya sejenis di Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok yang notabene ada di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Tak sulit membayangkan kondisi akan makin buruk. Data statistik harian memperlihatkan wabah ini terus meluas di seluruh Indonesia. Jika tren tersebut berlanjut, baik fasilitas maupun personel kesehatan kita akan kewalahan. Jika ini terjadi, bencana lebih besar sulit dihindari.

Banyak negara menghadapi tantangan sulit dari wabah corona ini. Tak hanya Indonesia. Tapi, di Indonesia "virus politik" kini bergandengan tangan dengan corona membuat dampaknya lebih mematikan buat warga negara.

Farid Gaban


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

SOFA Siapkan Rp131 Miliar untuk Proyek Sampah Jadi Energi

Sabtu, 19 September 2026 | 14:14

Menimbang Kembali POD South Andaman

Sabtu, 19 September 2026 | 13:46

Prabowo Teriak “Free Palestine” Tiga Kali, Singgung Indonesia Tak Berdaya Bantu Palestina

Sabtu, 19 September 2026 | 13:45

HUT ke-81 TNI di Monas, Prabowo Dijadwalkan Jadi Irup

Sabtu, 19 September 2026 | 13:27

Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp3,986 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 13:24

Saham BMW Anjlok 4,46 Persen

Sabtu, 19 September 2026 | 12:59

Ratusan Hotel di Bali Bangkrut Lalu Dilego

Sabtu, 19 September 2026 | 12:36

Penanaman Pohon Bukti Nyata Kontribusi Alumni Unpad

Sabtu, 19 September 2026 | 12:17

Pasar Minggu Bakal Disulap Jadi Kawasan Terintegrasi, Investasinya Rp1 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 12:13

Jarnas Prabowo-Gibran Minta Kebun Sawit Rakyat di Kawasan Hutan Tak Digusur

Sabtu, 19 September 2026 | 11:45

Selengkapnya