Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Virus Politik

JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020 | 08:00 WIB | OLEH: FARID GABAN

DAMPAK wabah Corona di Indonesia diperburuk oleh politik. Keputusan karantina (lockdown) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi silang-sengketa sejak awal antara pemerintah pusat dan daerah (khususnya Jakarta).

Tiap langkah ditafsirkan secara politik dan dituduh punya motif politik untuk menjatuhkan pihak lain. Perdebatan seperti ini membingungkan warga, yang membuat apapun langkah penanganan wabah tidak akan efektif, justru memperburuk situasi.

Perdebatan seperti itu tidak perlu terjadi, atau setidaknya bisa diminimalkan, andai saja Pemerintahan Jokowi sejak awal mau menerapkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang disahkan dua tahun lalu (UU 6/2018).


Dalam UU itu disebutkan bahwa baik lockdown maupun PSBB diputuskan oleh pemerintah pusat (Menteri Kesehatan) atas pertimbangan ilmiah (bukan selera politik).

Tapi, sejak awal, Pemerintahan Jokowi tidak mau menerapkan UU tadi karena tak mau menanggung risikonya. Keputusan lockdown mengharuskan pemerintah menanggung kebutuhan hidup warga. Keputusan PSBB akan menurunkan aktivitas ekonomi (jika bukan menghentikan sama sekali).

Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kesehatan warga negara menjadi prioritas utama, bukan ekonomi. Tapi, peluang untuk memakai UU Karantina tidak digunakan.

Cuci tangan, Presiden Jokowi tetap menyerahkan keputusan kepada masing-masing kepala daerah.

Padahal tiap daerah sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dengan daerah lain. Upaya pencegahan di Jakarta, misalnya, tak bisa dipisahkan dari upaya sejenis di Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok yang notabene ada di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Tak sulit membayangkan kondisi akan makin buruk. Data statistik harian memperlihatkan wabah ini terus meluas di seluruh Indonesia. Jika tren tersebut berlanjut, baik fasilitas maupun personel kesehatan kita akan kewalahan. Jika ini terjadi, bencana lebih besar sulit dihindari.

Banyak negara menghadapi tantangan sulit dari wabah corona ini. Tak hanya Indonesia. Tapi, di Indonesia "virus politik" kini bergandengan tangan dengan corona membuat dampaknya lebih mematikan buat warga negara.

Farid Gaban


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya