Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Virus Politik

JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020 | 08:00 WIB | OLEH: FARID GABAN

DAMPAK wabah Corona di Indonesia diperburuk oleh politik. Keputusan karantina (lockdown) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi silang-sengketa sejak awal antara pemerintah pusat dan daerah (khususnya Jakarta).

Tiap langkah ditafsirkan secara politik dan dituduh punya motif politik untuk menjatuhkan pihak lain. Perdebatan seperti ini membingungkan warga, yang membuat apapun langkah penanganan wabah tidak akan efektif, justru memperburuk situasi.

Perdebatan seperti itu tidak perlu terjadi, atau setidaknya bisa diminimalkan, andai saja Pemerintahan Jokowi sejak awal mau menerapkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang disahkan dua tahun lalu (UU 6/2018).


Dalam UU itu disebutkan bahwa baik lockdown maupun PSBB diputuskan oleh pemerintah pusat (Menteri Kesehatan) atas pertimbangan ilmiah (bukan selera politik).

Tapi, sejak awal, Pemerintahan Jokowi tidak mau menerapkan UU tadi karena tak mau menanggung risikonya. Keputusan lockdown mengharuskan pemerintah menanggung kebutuhan hidup warga. Keputusan PSBB akan menurunkan aktivitas ekonomi (jika bukan menghentikan sama sekali).

Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kesehatan warga negara menjadi prioritas utama, bukan ekonomi. Tapi, peluang untuk memakai UU Karantina tidak digunakan.

Cuci tangan, Presiden Jokowi tetap menyerahkan keputusan kepada masing-masing kepala daerah.

Padahal tiap daerah sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dengan daerah lain. Upaya pencegahan di Jakarta, misalnya, tak bisa dipisahkan dari upaya sejenis di Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok yang notabene ada di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Tak sulit membayangkan kondisi akan makin buruk. Data statistik harian memperlihatkan wabah ini terus meluas di seluruh Indonesia. Jika tren tersebut berlanjut, baik fasilitas maupun personel kesehatan kita akan kewalahan. Jika ini terjadi, bencana lebih besar sulit dihindari.

Banyak negara menghadapi tantangan sulit dari wabah corona ini. Tak hanya Indonesia. Tapi, di Indonesia "virus politik" kini bergandengan tangan dengan corona membuat dampaknya lebih mematikan buat warga negara.

Farid Gaban


Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

IShowSpeed Bertemu BTS di Belakang Panggung Final Piala Dunia 2026

Senin, 20 Juli 2026 | 18:16

Baru Dua Pekan Beroperasi, PT DSI Kelola Devisa Rp188 Triliun

Senin, 20 Juli 2026 | 18:16

Ganti Presiden Belum Tentu Ubah Keadaan

Senin, 20 Juli 2026 | 18:11

Teknologi Terkini Diandalkan untuk Deteksi Dini Kerusakan Hutan

Senin, 20 Juli 2026 | 18:02

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi dari Italia Perkuat Pertahanan Maritim RI

Senin, 20 Juli 2026 | 17:53

Milenial Mendominasi Daftar Pemilih 2029

Senin, 20 Juli 2026 | 17:45

PKB Dukung Penuh Arah Baru Ekonomi Gagasan Prabowo

Senin, 20 Juli 2026 | 17:44

Prabowo Heran MBG Diserang, Sementara Kebocoran Negara Justru Didiamkan

Senin, 20 Juli 2026 | 17:37

Hibah Kapal Induk Italia Tak Boleh Jadi Beban Negara

Senin, 20 Juli 2026 | 17:34

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Ditangkap Usai Nobar Pildun di Rumah Dinas

Senin, 20 Juli 2026 | 17:21

Selengkapnya