Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Virus Politik

JUMAT, 11 SEPTEMBER 2020 | 08:00 WIB | OLEH: FARID GABAN

DAMPAK wabah Corona di Indonesia diperburuk oleh politik. Keputusan karantina (lockdown) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi silang-sengketa sejak awal antara pemerintah pusat dan daerah (khususnya Jakarta).

Tiap langkah ditafsirkan secara politik dan dituduh punya motif politik untuk menjatuhkan pihak lain. Perdebatan seperti ini membingungkan warga, yang membuat apapun langkah penanganan wabah tidak akan efektif, justru memperburuk situasi.

Perdebatan seperti itu tidak perlu terjadi, atau setidaknya bisa diminimalkan, andai saja Pemerintahan Jokowi sejak awal mau menerapkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang disahkan dua tahun lalu (UU 6/2018).


Dalam UU itu disebutkan bahwa baik lockdown maupun PSBB diputuskan oleh pemerintah pusat (Menteri Kesehatan) atas pertimbangan ilmiah (bukan selera politik).

Tapi, sejak awal, Pemerintahan Jokowi tidak mau menerapkan UU tadi karena tak mau menanggung risikonya. Keputusan lockdown mengharuskan pemerintah menanggung kebutuhan hidup warga. Keputusan PSBB akan menurunkan aktivitas ekonomi (jika bukan menghentikan sama sekali).

Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kesehatan warga negara menjadi prioritas utama, bukan ekonomi. Tapi, peluang untuk memakai UU Karantina tidak digunakan.

Cuci tangan, Presiden Jokowi tetap menyerahkan keputusan kepada masing-masing kepala daerah.

Padahal tiap daerah sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dengan daerah lain. Upaya pencegahan di Jakarta, misalnya, tak bisa dipisahkan dari upaya sejenis di Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok yang notabene ada di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Tak sulit membayangkan kondisi akan makin buruk. Data statistik harian memperlihatkan wabah ini terus meluas di seluruh Indonesia. Jika tren tersebut berlanjut, baik fasilitas maupun personel kesehatan kita akan kewalahan. Jika ini terjadi, bencana lebih besar sulit dihindari.

Banyak negara menghadapi tantangan sulit dari wabah corona ini. Tak hanya Indonesia. Tapi, di Indonesia "virus politik" kini bergandengan tangan dengan corona membuat dampaknya lebih mematikan buat warga negara.

Farid Gaban


Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya