Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima/Net
Pandemi Covid-19 di Indonesia yang hingga kini belum menunjukkan penurunan turut menjadi perhatian Komisi VI DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengatakan, penanganan pandemi harus dilakukan pemerintah berdasarkan pertimbangan yang matang.
"Kami berharap pemerintah dalam menyampaikan kebijakan mengedepankan pertimbangan dan data-data yang valid secara matang, sehingga narasi yang diterima publik tidak menimbulkan keresahan," kata Aria Bima dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/9).
Salah satu yang disinggungnya adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total yang akan diberlakukan di Jakarta mulai 14 September mendatang.
Menurutnya, pemerintah baik daerah maupun pusat telah memiliki pengalaman dalam mengambil kebijakan terkait pandemi yang telah dilalui selama tujuh bulan belakangan. Hal itu secara tidak langsung telah memberikan pengetahuan mengenai penyakit, penyebaran, dan cara mencegah penyebaran virus asal Wuhan, China ini.
"Oleh karenanya, kebijakan PSBB tidak boleh secara
saklek diterapkan seperti kondisi saat pertama kali PSBB dilakukan yang tanpa pengalaman. Kita tidak bisa menutup berbagai sektor perekonomian begitu saja," jelas Aria Bima.
Hal itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2019, jelas Aria Bima, tercatat ada 74 juta jiwa penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal. Sementara penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 55,3 juta jiwa.
Anggota DPR RI Dapil V Solo ini pun meminta pemerintah memiliki SOP yang terukur dalam menerapkan kebijakan.
"Misalkan untuk meminimalisasi potensi penularan digedung perkantoran. Jika penyebaran diakibatkan oleh kelembaban ruangan, maka harus dilakukan
treatment khusus seperti membuka jendela untuk memberikan ruang sinar matahari masuk atau menggunakan sinar Ultra Violet seperti yang dilakukan di Jerman," papar politisi PDIP ini.
Di sisi lain, penyampaian informasi berdasarkan data yang akurat penting dilakukan pemerintah agar ke depan tidak mengorbankan kepentingan ekonomi masyarakat. Terutama masyarakat kecil yang berdagang atau mencari nafkah di ruang terbuka sehingga produktivitas masih bisa dipertahankan.
"Jangan sampai membuat masyarakat diliputi rasa tidak aman dan akan menyebabkan dunia usaha tidak mau bergerak, tidak bisa bergerak. Mereka selalu menyampaikan
wait and see, saya kira ini yang harus kita hindari," demikian Aria Bima.
