Berita

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Net

Politik

Tolak Sertifikasi Ulama, PKS: Campur Tangan Pemerintah Dalam Berdakwah Akan Jadi Persoalan Baru

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 | 15:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana standarisasi dan sertifikasi ulama yang disampaikan Kementerian Agama dinilai hanya menimbulkan kegaduhan dalam keberagaman di Indonesia.

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, peningkatan pengetahuan dan pemahaman dakwah secara substansi adalah hal yang baik dan mutlak dilakukan siapa pun, terutama para pendakwah agama. Namun hal itu akan menjadi persoalan ketika ada campur tangan pemerintah.

"Menjadi persoalan ketika pemerintah campur tangan menentukan isi dan menerbitkan sertifikat. Hal ini bisa disalahpahami bahwa pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi," kritik Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9).


Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan mengingat, menurut Jazuli, presedennya pernah terjadi pada masa lalu di mana pemerintah dan aparat mengontrol kehidupan beragama yang pada akhirnya MUI bersikap monolak rencana Kementerian Agama tersebut.

Anggota Komisi I DPR ini mendukung sikap MUI. Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam sikap MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia sehingga sudah semestinya Pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengurungkan rencana tersebut.

Sebagai langkah alternatif, ia memberi saran agar pemerintah cukup memberi rambu-rambu dan pedoman umum tentang meningkatkan kesadaran keberagamaan dan kebangsaan. Hal itu kemudian disosialisasi dan disinergikan dengan program ormas keagamaan di seluruh Indonesia. Sehingga peningkatan pemahaman dan kualitas dai diserahkan pada ormas-ormas keagamaan yang ada.

"Selama ini ormas-ormas keagamaan dan para pendakwah juga terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman materi dakwah yang berangkat dari rasa tanggung jawab dalam membimbing dan membina umat yang lebih baik. Seharusnya ini yang didukung, difasilitasi dan diperkuat oleh pemerintah, bukan malah sepihak mengadakan sertifikasi," tutup Jazuli.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya