Ketua Komisi X DPR RI Dito Ganinduto/Net
Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 membawa dampak pada sentimen pasar dan investasi.
Ketua Komisi X DPR RI Dito Ganinduto menyatakan bahwa pengumuman PSBB di Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (9/9), memberikan persepsi atau sentimen negatif terhadap masyarakat, pasar dan investor.
Hal ini kata Dito, ditunjukkan dari anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 4.961 dan melemahnya kurs rupiah dari Rp 14.767 menjadi Rp14.840 per dolar AS pada hari ini.
"Diberlakukannya PSBB ini sejatinya harus menjaga momentum stabilitas sektor keuangan di tengah kebijakan pemerintah yang secara berkesinambungan dilakukan pada sisi kesehatan, sosial, dan perekonomian," kata Dito kepada wartawan, Kamis (10/9).
Pengumuman PSBB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Dito, secara langsung direspon oleh pelaku pasar karena ketidakpastian yang masih belum pasti di tengah berbagai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 baik pada sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Sambung politisi Partai Golkar ini, sesaat dicabutnya PSBB pada bulan Juni 2020, persepsi masyarakat maupun pasar baik di sektor keuangan menunjukkan arah perkembangan yang positif.
Saat ini, kata dia, pemerintah bersama lembaga-lembaga keuangan sedang merumuskan kebijakan terbaik untuk menjaga kepercayaan pasar tanpa harus mengenyampingkan aspek kesehatan.
"Kita perlu memahami bahwa kebijakan di sisi perekonomian yang dirumuskan bersama oleh Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK, dan LPS dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dengan tetap fokus pada sisi kesehatan dari pandemik Covid-19 adalah untuk mengembalikan confident pasar terhadap stabilitas sistem keuangan ke depan," jelasnya.
Sehingga, Dito meminta penerapan PSBB di Jakarta yang akan dimulai Senin (14/9) pekan depan dapat dilaksanakan dengan pertimbangan matang untuk mengetatkan protokol kesehatan dan menjaga kepercayaan pasar keuangan.
"Respon kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap sentimen pasar atau keseluruhan perekonomian harus dijaga confident ya untuk meminamilisir dampak dari sentimen negatif tersebut dengan menyelaraskan berbagai kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat," pungkasnya.
