Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net

Nusantara

Anies Terapkan PSBB Total, Pengamat: Ketegasan Pemerintah Memang Diperlukan

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 | 07:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total seperti awal kasus pandemi Covid-19 lebih baik dairpada melonggarkan aktivitas warga.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/9).

"Inilah bom waktu itu, pemerintah sejak awal seharusnya mendengar saintis, kebijakan Anies tetap lebih baik daripada tetap melonggarkan aktivitas warga," ujarnya.


Apalagi, kata Dedi, pemerintah pusat harus lebih tegas dalam mengambil kebijakan di saat kasus positif Covid-19 sudah lebih dari 200 ribu orang.

"Ketegasan pemerintah diperlukan untuk menekan angka sebaran pandemi, tidak ada pilihan lain kecuali fokus pada prioritas kesehatan, dengan merelakan sedikit kerugian ekonomi, tetapi kesehatan dipertahankan, maka ekonomi akan di dapat," jelas Dedi.

Sejauh ini pemerintah lebih mengutamakan menyelamatkan ekonomi yang ternyata terbukti gagal. Ekonomi tidak tergapai, kesehatan luruh juga.

Namun demikian, Dedi berharap agar PSBB di DKI Jakarta harus benar-benar dibuat secara regulatif. Di mana, pembatasan aktivitas bukan lagi berstatus permintaan atau imbauan.

"Tetapi benar-benar larangan dan memiliki konsekuensi hukum," pungkas Dedi.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya