Berita

Presiden Joko Widodo saat mengungkapkan kekesalannya beberapa waktu lalu terkait penyerapan anggaran Covid-19 yang belum maksimal/Repro

Politik

Jokowi Cuma Jadi Guyonan Publik Kalau Marah-marah Tapi Tidak Berani Reshuffle

RABU, 09 SEPTEMBER 2020 | 17:09 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ancaman reshuffle yang sempat disampaikan Presiden Joko Widodo di akhir Juni lalu hingga kini belum tampak direalisasi. Padahal, sejumlah menteri kerap disorot publik karena kinerjanya yang dinilai buruk.

Menurut Director Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, gejala kurang kondusif di internal kabinet sudah terlihat jelas di periode kedua Presiden Joko Widodo ini. Bahkan beberapa menteri baru-baru ini kembali berpolemik.

Sebut saja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang memberi restu pemberian staf ahli bagi direksi yang jelas-jelas berlawanan dengan Surat Edaran (SE) menteri terdahulu, yakni Dahlan Iskan. Belum lagi Menteri Agama Fachrul Razi yang membuat publik bereaksi terkait sertifikasi ulama.


Kondisi ini, kata Igor, sejatinya sudah cukup bagi presiden merealisasikan kemarahannya beberapa waktu lalu untuk merombak kabinet bila ingin pemerintahannnya berjalan baik. Selain itu, reshuffle juga perlu dilakukan agar kepala negara benar-benar mendapat atensi dari para bawahannya.

"Lebih baik presiden segera lakukan reshuffle daripada marah-marah lagi. Jangan cuma membubarkan lembaga negara ecek-ecek, tetapi nantu ujungnya marah-marah lagi," kata Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/9).

Hal ini merujuk pada keputusan presiden beberapa waktu lalu yang lebih memilih membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite resmi. Pembubaran tersebut tercantum dalam Pasal 19 Perpres 82/2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani pada 20 Juli 2020.

Presiden, jelasnya, punya hak prerogratif yang tak hanya melekat pada presiden, melainkan juga menyangkut kewibawaannya dalam sistem politik presidensial.

"Jika tidak ada reshuffle, mendingan enggak perlu marah karena bisa jadi bahan guyonan di publik. Dalam perspektif budaya Jawa, seorang  pemimpin yang sering mempertontonkan emosi kemarahan di depan umum bisa dimaknai telah menunjukkan kelemahannya sendiri," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Keakraban Prabowo dan Megawati di Hari Lahir Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 14:21

Hasto Soroti Fiskal hingga Demokrasi Tanggapi Rencana Jokowi Keliling Indonesia

Senin, 01 Juni 2026 | 14:19

Patroli Jalan Kaki Berujung Penangkapan Anggota KKB Intan Jaya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:43

PDIP: Kehadiran Megawati di Istana Tak Terkait Oposisi atau Koalisi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:38

Prabowo Dorong Transformasi Nasional Menuju Ekonomi Pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | 13:37

Keandalan Listrik Jadi Prioritas untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:31

Kenapa 1 Juni Ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila? Ini Sejarah dan Alasannya

Senin, 01 Juni 2026 | 13:30

Kontroversi LCC Empat Pilar MPR Berlanjut ke Pengadilan, Sidang Dimulai Besok

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Kembalikan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Senin, 01 Juni 2026 | 13:24

Lenteng Agung Arah Depok Ditutup hingga Selasa Pagi

Senin, 01 Juni 2026 | 13:21

Selengkapnya