Pengamat: Bisa Jadi Yang Melaporkan Puan Maharani Belum Melakukan Kajian Holistik

Penggiringan opini yang cenderung negatif dari pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani soal ucapan 'semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila' patut disayangkan.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, orang yang tidak setuju lebih cenderung pendapatnya bernuansa politis dan pragmatis daripada substansi makna mendalam dari pernyataan Puan tersebut.

"Jika kita simak dengan teori akal sehat saja, ungkapan Puan sedikitpun tidak menyebut apalagi menyinggung (perasaan) suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar," kata Emrus, kepada wartawan, Minggu (6/9).

"Diksi yang ada pada kalimat tersebut yaitu 'Sumbar' sebagai nama provinsi yaitu Sumatera Barat. Bukan suku atau etnis tertentu," katanya menekankan.

Indonesia sebagai negara kesatuan, kata Emrus, harus dimaknai bahwa setiap provinsi milik kita bersama, bukan seolah milik satu etnis atau suku tertentu, sekalipun etnis tersebut lebih dulu datang dan tinggal di propinsi tersebut bahkan boleh jadi lebih banyak jumlahnya.

Warga masyarakat Sumbar, lanjutnya, dari segi etnis atau suku sangat heterogen. Semua suku dari seluruh tanah air sudah ada di Sumbar, atau setidaknya pernah tinggal di sana. Bahkan, budaya Sumbar sudah banyak diterima masyarakat tanah air.

Bahkan, akademisi Universitas Pelita Harapan ini menilai berlebihan juga jika ada kelompok yang mengatasnamakan suku tau etnis di tanah Sumbar kemudian melaporkan Puan untuk diproses hukum.

"Jika ada sekelompok orang mengatasnamakan suku tertentu menolak pernyataan Puan atau berencana melaporkan ke proses hukum, tampaknya kurang pas dan bisa jadi belum melakukan pengkajian mendalam dan hilostik," pungkasnya.