Oposisi Minta PBB Ikut Serta Bereskan Masalah Belarusia

Pemimpin oposisi Belarusia Sviatlana Tsikhanouskaya ikut ambil bagian dalam sesi virtual informal yang diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB pada Jumat (4/9). Dalam pertemuan tersebut Tsikhanouskaya meminta PBB mengutuk tindakan keras Presiden Alexandr Lukashenko terhadap pengunjuk rasa.

Tsikhanouskaya, yang menuduh Lukashenko melakukan kecurangan saat pemilihan, mendesak PBB untuk mengirim misi pemantauan internasional ke Belarus dan mengatakan Komisi Hak Asasi Manusia PBB harus mengadakan sesi khusus tentang situasi hak asasi manusia di sana.

Selain itu dia juga meminta komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi pada individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran pilpres dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Belarusia.

“Kami, rakyat Belarusia, membutuhkan bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok dan pengabaian sinis terhadap martabat manusia,” kata Tsikhanouskaya, dalam pidatonya menyerukan keterlibatan internasional dalam krisis tersebut.

“Kami meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengutuk penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh dinas keamanan Belarusia terhadap pengunjuk rasa,” tambahnya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (4/9).

Pemimpin oposisi berbicara dari ibu kota Lituania, Vilnius, tempat dia melarikan diri setelah Lukashenko melancarkan tindakan kerasnya.

Lukashenko, berkuasa selama 26 tahun, telah menghadapi gelombang protes oposisi sejak kemenangannya dalam pemilihan 9 Agustus. Dia membantah tuduhan oposisi dan negara-negara Barat bahwa pemungutan suara itu dicurangi dan menolak tuntutan untuk mundur.

Pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan mereka telah menerima laporan ratusan kasus penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap pengunjuk rasa Belarusia oleh polisi.

Sementara itu pemerintah membantah telah melakukan pelecehan terhadap para tahanan dan mengatakan pasukan keamanannya telah bertindak tepat terhadap para demonstran.

“Kami mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim misi otoritas internasional yang diperlukan ke Belarus untuk mendokumentasikan situasi di lapangan,” kata Tsikhanouskaya, seraya menambahkan bahwa Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Belarus harus diberi akses dan pergerakan bebas di negara itu.

Tsikhanouskaya, seorang pemula politik, muncul sebagai kandidat oposisi konsensus dalam pemilihan bulan lalu setelah tokoh-tokoh terkenal, termasuk suaminya -aktivis yang kini mendekam dipenjara- dilarang mencalonkan diri.

Menyatakan dukungannya terhadap gerakan oposisi, tiga negara: Lithuania, Latvia, dan Estonia, telah memberlakukan larangan perjalanan pada Lukashenko dan 29 pejabat Belarusia lainnya bulan lalu. Hal itu jelas memperlihatkan ketidaksabaran dengan pendekatan hati-hati Barat untuk mengumumkan sanksi tanpa menunggu anggota Uni Eropa lainnya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Rabu (2/9) bahwa Amerika Serikat dan mitra Eropa lainnya bersama-sama meninjau pengenaan sanksi yang ditargetkan pada siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Belarus.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters bahwa Washington sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pada tujuh warga Belarusia yang diyakini terlibat dalam pemalsuan hasil pemilihan dan dalam kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai.

“Hingga saat ini UE masih merundingkan daftar pasti orang-orang yang akan terkena larangan perjalanan dan pembekuan aset ketika para menteri luar negerinya bertemu pada 21 September mendatang,” kata sumber-sumber diplomatik.

Belarusia adalah sekutu dekat Moskow, yang memiliki peran sebagai penyangga strategis penting antara Rusia dan NATO.

Meski tak menyertakan bukti, Lukashenko telah menuduh kekuatan asing berada di balik protes yang terjadi di negaranya. Namun, pihak oposisi membantah adanya keterlibatan asing dalam protes tersebut dan NATO juga membantah tuduhannya bahwa mereka mengerahkan pasukan di dekat perbatasan Belarusia.