Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba, menyerahkan dokumen kepada pihak Dewan Pers/JMSI
Langkah organisasi perusahaan pers berbasis online, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), untuk menjadi konstituen Dewan Pers makin kuat. Sejumlah persiapan yang dilakukan pun berjalan dengan memuaskan.
Salah satu langkah persiapan adalah ketika Sekretaris Jenderal JMSI, Mahmud Marhaba, bertemu dengan anggota Dewan Pers dan Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, Ahmad Djauhar, pada Selasa lalu (1/9).
Dalam pertemuan yang berlangsung selama 60 menit, Mahmud Marhaba didampingi Ketua Bidang ITC JMSI, Zulfirkar Rachman. Sementara Ahmad Djauhar didampingi Kepala Bidang Sekretariat Dewan Pers, Irwan.
“Kami sangat mengapresiasi upaya pengurus JMSI yang siap mendaftarkan diri menjadi konstituen Dewan Pers. Tentunya ini akan sangat membantu tugas Dewan Pers untuk menjadikan media siber di bawah naungan JMSI menjadi media profesional yang terverifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers,†kata Ahmad Djauhar.
Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba, kemudian menyerahkan dokumen hasil keputusan Munas I JMSI yang dilangsungkan secara virtual pada 29 Juni 2020 lalu. Dalam dokumen itu juga terdapat data Pengurus Daerah JMSI di 26 provinsi.
“Ini merupakan tahap awal untuk menyampaikan rencana pendaftaran JMSI ke Dewan Pers. Untuk itu kami menyerahkan dokumen hasil Munas I JMSI dan jumlah pengurus daerah yang pada tahap awal ini berjumlah 26 provinsi,†kata Mahmud di hadapan anggota Dewan Pers sambil membeberkan data kepengurusan dan jumlah perusahan pers yang tergabung di JMSI.
Soal jumlah Pengurus Daerah JMSI di Indonesia diyakini Mahmud akan bertambah lagi saat pendaftaran pada 15 September mendatang. Karena masih ada 4 daerah lagi yang sedang merampungkan berkas sebagai Pengurus Daerah JMSI di provinsi masing-masing.
Nah, berdasarkan laporan sementara yang disampaikan Mahmud Marhaba, Ahmad Djauhar menilai JMSI telah memenuhi persyaratan jumlah minimal pengurus daerah, yakni di 20 provinsi.
Selain itu, setiap Pengurus Daerah JMSI juga telah memiliki minimal 10 anggota berupa perusahaan media siber yang memiliki akta badan hukum yang jelas. Baik berupa PT, Yayasan, atau Koperasi.
Ini berarti, JMSI semakin dekat menjadi konstituen Dewan Pers.
Setelah penyerahan tahap awal ini, Pengurus Pusat JMSI segera melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus daerah untuk kesiapan verifikasi Pengurus Daerah JMSI.
“Tentu ini harus diseriusi oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah, sehingga perjuangan dan cita-cita bersama akan terwujud. Meski ada 12 provinsi yang sudah berpengalaman menjalani verifikasi serupa saat berada dalam organisasi sebelumnya, tapi wajib bagi pengurus untuk mempersiapkan hal-hal adminstrasi dengan sebaik-baiknya,†tegas Mahmud Marhaba yang juga CEO media Kabar Publik.
