Kepala intelijen Prancis Bernard Emie/Net
Kepala intelijen Prancis Bernard Emie dikabarkan telah bergabung dalam upaya untuk mendesak Lebanon agar mempercepat implementasi reformasi.
Emie menjadi satu di antara beberapa pejabat Prancis yang menindaklanjuti faksi Lebanon. Yang lainnya termasuk Emmanuel Bonne, kepala penasihat diplomatik Macron dan mantan utusan lainnya untuk Beirut.
Bergabungnya Emie dalam upaya percepatan reformasi di Lebanon juga dikonfirmasi oleh beberapa pejabat Beirut yang tidak disebutkan namanya.
"Dia telah melakukan kontak dengan para pejabat Lebanon mengenai masalah yang dibahas selama kunjungan Macron," kata tiga pejabat Lebanon, seperti dikutip dari Memo, Jumat (4/9).
Saat ini Emie menjabat sebagai direktur jenderal badan intelijen eksternal Prancis, Direction Generale de la Securite Exterieure (DGSE).
Sebelumnya Emie juga pernah menjabat sebagai duta besar Prancis untuk Lebanon dari 2004 hingga 2007, hingga diangkat sebagai kepala DGSE tak lama setelah Macron menjabat sebagai presiden pada 2017.
Emie ditunjuk sebagai duta besar untuk Lebanon setelah menjabat sebagai penasihat Presiden Prancis Jacques Chirac. Dia berada di pos ketika Perdana Menteri Lebanon Rafik al-Hariri, seorang teman dekat Chirac, dibunuh pada tahun 2005.
Para diplomat mengatakan Emie memainkan peran kunci dalam upaya mendorong pasukan Suriah keluar dari Lebanon. Pasukan Suriah memasuki Lebanon selama perang saudara dan tetap tinggal di sana setelah itu.
Macron adalah tokoh utama dalam upaya internasional untuk menekan politisi Lebanon yang terpecah-pecah untuk mengatasi krisis yang dipandang sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas Lebanon sejak perang saudara 1975-1990.
Krisis tersebut, yang disebabkan oleh korupsi dan kesalahan manajemen selama beberapa dekade diperparah oleh ledakan besar di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus lalu yang menewaskan lebih dari 190 orang dan menghancurkan sebagian besar ibu kota.
Selama kunjungannya ke Lebanon pada hari Selasa (1/9) Macron memberi waktu kepada para politisi Lebanon hingga akhir Oktober untuk mulai melakukan reformasi memperingatkan jika ada korupsi yang menghalanginya Lebanon akan menghadapi sanksi.
Tekanan dari Macron mendorong para pemimpin Lebanon untuk menyetujui perdana menteri baru, Mustapha Adib, yang telah memulai pembicaraan untuk membentuk kabinet menteri spesialis.
