Berita

Anggota Komisi VII DPR, Dony Maryadi Oekon/Net

Politik

Dibanding Stimulus Covid-19, Biaya Penambahan Subsidi Gas Jauh Lebih Kecil

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 | 15:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah diminta untuk meningkatkan kapasitas subsidi di saat terjadi pandemik Covid-19. Apalagi, setiap tahun memang terjadi peningkatan subsidi gas dari pemerintah.

Begitu kata anggota Komisi VII DPR, Dony Maryadi Oekon menanggapi nota keuangan pemerintah yang menyebut bahwa subsidi gas LPG 3 kg hanya 7 juta metrik ton (MT) di tahun 2021 atau sama dengan anggaran 2020.

“Seharusnya di tahun ini 7,2 hingga 7,5 juta MT dengan situasi normal. Tetapi saat ini berbeda karena masyarakat lebih membutuhkan gas LPG 3 kg karena dampak pandemi Covid-19,” terangnya kepada wartawan, Kamis (3/9).


Dony mengakui bahwa pemakaian gas LPG memang sedang menurun. Namun penurunan itu terjadi di tataran non Public Service Obligation (PSO), seperti restoran dan hotel.

Sedangan di tataran PSO, seperti rumah tangga, UMKM, dan pedagang makanan justru kebutuhannya mengalami kenaikan karena kondisi Covid-19 ini.

“Jadi mohon didalami dan dikaji kembali untuk subsidi gas LPG 3 kg ini agar dapat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan,” pintanya.

Politisi PDIP ini juga mengatakan bahwa subsidi gas tidak akan salah sasaran. Selain itu, aliran subsidi yang dibutuhkan tidak besar.

Katanya, cukup memberi tambahan 500 ribu MT atau jika dirupiahkan hanya berkisar Rp 2,5 triliun.

“Daripada berbagai bantuan stimulus pemerintah untuk penanganan Covid-19 yang mecapai Rp 700-an triliun. Mohon jadi pertimbangan,” tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya