Pengamat China: Sampul Baru Paspor Upaya Taiwan Memenuhi Fantasi

Perubahan desain sampul paspor Taiwan dengan mengecilkan frase “Republik China” menuai kritik tajam dari kalangan ahli di Repulik Rakyat China (RRC).

Perubahan sampul paspor itu dipandang tidak akan berdampak pada “kenyamanan” perjalanan internasional warga Taiwan. Menurut mereka,  itu adalah upaya otoritas Taiwan menghibur diri sendiri.

Wakil Dekan Institut Riset Taiwan di Universitas Xiamen, Zhang Wensheng, mengatakan, pemerintah dan orang-orang dari negara yang mengakui prinsip satu China menganggap penduduk Taiwan sebagai orang China tidak peduli bagaimanapu perubahan pada paspor mereka. Ini kenyataan yang tidak bisa digoyahkan oleh pemerintahan Partai Demokrasi Progresif (Democratic Progressive Party/DPP) di Taiwan.

"DPP hanya memenuhi fantasi Taiwan dengan mengubah sampul paspor," kata Zhang.

Dia menambahkan, langkah Taiwan itu memperburuk ketegangan lintas Selat dan  meningkatkan kemungkinan konflik militer yang tidak menguntungkan penduduk Taiwan.

Pemerintah Taiwan meluncurkan paspor baru pada hari Rabu (3/9). Halaman sampul paspor baru itu didominasi “Taiwan”, sementara  frase “Republik China” diminimalkan sesuaidengan lingkaran konsentris yang membungkus ‘lambang nasional”.

Pihak  DPP mengatakan, perubahan sampul paspor dilakukan agar warga Taiwan tidak disamakan dengan warga RRC.

Retorikanya serupa dengan 17 tahun lalu, ketika otoritas DPP yang dipimpin Chen Shui-bian pada 2003 menambahkan kata “Taiwan” pada sampul paspor.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, fakta bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari China tidak akan berubah tidak peduli trik apa pun yang dimainkan DPP.

Pada bulan Juli, badan legislatif Taiwan mengesahkan proposal untuk menekankan kata “Taiwan” daripada “China” pada China Airlines dan paspor.

Pakar China dari China daratan dan Taiwan menganggap langkah tersebut secara politis provokatif, yang mendorong "pemisahan diri Taiwan".

Chang Ya-chung, seorang profesor yang berbasis di Taipei, mengatakan kepada Global Times, bahwa otoritas DPP tidak dapat dan tidak berani mengklaim "kemerdekaan Taiwan secara de jure," dan hanya mempromosikan pemisahan diri melalui berbagai gerakan.