Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu; Presiden Amerika Serikat, Donald Trump; dan Putra Mahkota UEA, Mohammed bin Zayed/Net
Terjadi perbedaan pendapat antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel terkait dengan aneksasi Tepi Barat yang menjadi salah satu prasyarat dalam normalisasi hubungan keduanya.
Berdasarkan pernyataan trilateral berbahasa Inggris antara UEA-Israel-Amerika Serikat (AS) yang dirilis pada Senin (31/8), normalisasi hubungan akan menangguhkan rencana aneksasi Tepi Barat.
Namun dalam pernyataan versi berbahasa Arab, kesepakatan tersebut membuat rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel dihentikan.
Tak ayal perbedaan tersebut langsung disoroti oleh warga Palestina, melansir
Reuters, Kamis (3/9).
"Bandingkan diri Anda dengan dua versi, penangguhan perpanjangan kedaulatan, bukan penghentian aneksasi tanah Palestina," cuit Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebesan Palestina (PLO), Saeb Erekat.
Menurut seorang pejabat senior PLO, perbedaan tersebut tampak disengaja sebagai upaya "lidah bercabang" untuk mempengaruhi opini publik di dunia Arab.
“Saya tidak berpikir ini adalah masalah penerjemahan, saya pikir ini adalah cara yang tidak jujur ​​untuk mencoba memanipulasi wacana,†katanya.
Kendati begitu, Kepala Perencanaan Kebijakan dan Kerja Sama Internasional Kementerian Luar Negeri UEA, Jamal Al-Musharakh mengatakan, perbedaan tersebut hanyalah masalah terjemahan.
"Jika ada yang bisa mengetahui sinonim yang lebih baik daripada 'Eeqaf' (berhenti) untuk 'menangguhkan', tolong beritahu saya," ujarnya kepada wartawan.
"Salah satu prasyarat dimulainya hubungan bilateral adalah penghentian aneksasi," sambungnya tanpa memberikan informasi lebih lanjut.
Selama ini, UEA telah menggambarkan kesepakatan damai dengan Israel sebagai upayanya untuk menghentikan rencana aneksasi Tepi Barat yang akan dilakukan oleh Israel.
Sementara itu, setelah pengumuman normalisasi pada 13 Agustus, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan, tidak ada perubahan dalam rencana aneksasi Tepi Baratl.
"Tidak ada perubahan dalam rencana saya untuk menerapkan kedaulatan di Yudea dan Samaria, dalam koordinasi penuh dengan Amerika Serikat. Saya berkomitmen, itu tidak berubah," ujar Netanyahu kepada rakyatnya dalam bahasa Ibrani.
Menggemakan pernyataan Netanyahu, pada Rabu (2/9), jurubicara Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan kesepakatan dengan UEA hanya akan menangguhkan deklarasi kedaulatan mereka.
"Sebagai hasil dari terobosan diplomatik ini Israel akan menangguhkan deklarasi kedaulatan atas wilayah-wilayah yang digariskan dalam Visi Presiden untuk Perdamaian," ujar jurubicara tersebut.
Sedangkan dari sisi AS sebagai mediator, Gedung Putih menyatakan tidak bertanggung jawab atas terjemahan komunike dalam bahasa Arab.
"Kata menangguhkan dipilih hati-hati oleh semua pihak. 'Tangguhkan' menurut definisi, artinya penghentian sementara. Sekarang tidak ada tapi tidak selamanya," ujar Dutabesar AS untuk Israel, David Friedman.
Selama kunjungannya ke UEA, penasihat Gedung Putih sekaligus menantu Trump, Jared Kushner juga menggunakan kata "menangguhkan" dan bukan "menghentikan".
"Israel telah setuju untuk menangguhkan aneksasi tersebut, untuk menangguhkan penerapan hukum Israel di daerah tersebut untuk sementara waktu," katanya.
“Tapi di masa depan ini adalah diskusi yang saya yakin akan dilakukan. Tapi tidak dalam waktu dekat," sambungnya.
