Berita

Akun Twitter Perdana Menteri India, Narendra Modi diretas/Net

Dunia

Akun Twitter PM Narendra Modi Diretas, Minta Para Pengikut Sumbang Dana Dalam Mata Uang Kripto

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2020 | 09:30 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Akun Twitter Perdana Menteri India, Narendra Modi telah diretas dengan serangkaian cuitan untuk meminta sumbangan melalui mata uang kripto.

Peretasan tersebut dikonfirmasi oleh pihak Twitter pada Kamis (3/9). Di mana platform media sosial tersebut mengatakan telah mengetahui aktivitas dengan akun situs web Modi dan sudah mengambil langkah untuk mengamankannya.

"Kami secara aktif menyelidiki situasi tersebut. Saat ini kami belum mengetahui adanya akun tambahan yang terkena dampak," ujar jurubicara Twitter seperti dikutip CNA.


Dalam cuitannya yang diretas, akun Modi meminta para pengikutnya untuk menyumbangkan uang ke dana Bantuan Nasional PM dengan mata uang kripto.

Saat ini, cuitan tersebut diketahui sudah dihapus.

Akun Modi sendiri memiliki lebih dari 2,5 juta pengikut yang merupakan akun resmi dengan nama @narendramodi_in.

Sementara akun pribadi Modi, @narendramodi, dengan 61 juta pengikut tidak terpengaruh oleh insiden tersebut. Sampai berita ini dirilis, pihak Modi belum memberikan komentar.

Insiden serupa sempat terjadi pada Juli yang menargetkan akun Twitter sejumlah tokoh terkemuka, mulai dari mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, calon Presiden Joe Biden, hingga miliarder Elon Musk.

Ketika itu, peretas meminta agar pengikut akun tokoh-tokoh tersebut mengirimkan sejumlah uang dalam mata uang kripto.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya