Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto/Istimewa
Partai politik yang mengampanyekan kotak kosong di Pilkada sama saja tidak siap untuk berkontestasi.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto lantaran melihat ada indikasi parpol yang tak mengajukan calon di pilkada namun berkampanye agar rakyat memilih kotak kosong.
Dijelaskan Hasto, istilah kotak kosong muncul dari Pilwalkot Surabaya tahun 2015 silam. Lima tahun kepemimpinan Risma-Whisnu mampu membawa kemajuan bagi Kota Surabaya.
Saat itu, ada partai yang menggaungkan kotak kosong di Pilkada Surabaya lantaran berdasarkan Undang-undang saat itu, Pilkada harus ditunda bila hanya satu calon.
"Dengan ditunda maka kemudian akan muncul Plt Wali Kota Surabaya. Ini menunjukkan bahwa ada partai yang tidak bertanggung jawab dan tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan hanya karena tidak siap bersaing," kata Hasto usai pengumuman Cakada PDIP tahap V, Rabu (2/9).
Setelah Surabaya, lalu berlanjut di Kabupaten Blitar. Saat itu bupati dan wakil Bupati yang diusung PDIP juga membawa perubahan yang baik. Lagi-lagi, ada skenario membuat calon tunggal.
"Dan kemudian diharapkan ditunda ada Plt dan kemudian baru mereka berani mencalonkan," urai Hasto.
Atas dasar pengalaman di Surabaya dan Blitar itu, menurut Hasto, rakyat lah yang seharusnya berdaulat dan menjadi hakim tertinggi dalam kontestasi Pilkada. Hal ini ditegaskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan revisi UU 8/2015 tentang Pilkada yang mengharuskan paslon di Pilkada minimal dua, yakni adanya kotak kosong.
Kendati demikian, Hasto menegaskan tak selamanya yang bertarung melawan kotak kosong bisa menang. Hal itu bisa dilihat dalam Pilwalkot Makassar tahun 2018 lalu.
"Apakah yang melawan kotak kosong sudah tentu menang? Di Kota Makassar menunjukkan berbeda. Karena itulah kunci yang utama di dalam demokrasi adalah rakyat memegang kedaulatan tertinggi di dalam mengambil keputusan politik," ujarnya.
Beberapa calon yang diusung PDIP di beberapa daerah memang kemungkinan akan melawan kotak kosong, atau tak ada calon lain yang diusung. Beberapa wilayah yang mulai terlihat adalah pada Pemilihan Bupati Badung yang mana PDIP mengusung petahana I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Suiasa.
Yang tak kalah dari sorotan publik juga Pilkada Solo. Di kampung Presiden Joko Widodo ini, PDIP mengusung pasangan Gibran-Teguh. Sempat diduga akan melawan kotak kosong, pasangan yang didukung mayoritas parpol pemegang kursi ini akan melawan paslon independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo.
