Berita

Perdana Menteri Tunisia, Hichem Mechichi/Net

Dunia

Resmi, Tunisia Sambut Wajah Kabinet Baru Untuk Ketiga Kalinya Dalam Setahun

RABU, 02 SEPTEMBER 2020 | 14:06 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Menteri Dalam Negeri Hichem Mechichi telah dikukuhkan sebagai Perdana Menteri Tunisia setelah kabinetnya mendapatkan dukungan dari dua pertiga parlemen.

Pengukuhan Mechichi pada Rabu (2/9) membuat Tunisia menyambut pemerintahan baru untuk ketiga kalinya dalam waktu kurang dari satu tahun.

Dimuat AFP, kabinet yang dibentuk oleh Mechichi didominasi oleh teknokrat independen. Di mana pria 46 tahun tersebut berjanji untuk melakukan revitalisasi ekonomi yang dihantam habis-habisan oleh pandemik Covid-19.


Ekonomi Tunisia sangat bergantung pada pariwisata sehingga pembatasan sosial yang diberlakukan banyak negara untuk mengekang penyebaran virus sangat merugikan.

Dalam pemungutan suara kebinet Mechichi, terjadi perpecahan di parlemen. Banyak anggota parlemen marah karena Mechichi melewati faksi politik utama dalam membangun kabinetnya.

Namun, partai Ennahdha yang diilhami Islamis, blok terbesar di parlemen, mengatakan beberapa jam sebelum pemungutan suara bahwa mereka akan mendukung Mechichi meskipun ada ketidaksetujuan.

Mereka berdalih,  pemerintahan "politik" seharusnya mencerminkan keseimbangan partai dan fraksi di parlemen. Sementara Mechichi menunjuk hakim, akademisi, pegawai negeri, hingga eksekutif bisnis ke dalam kabinetnya.

Pakar politik dari lembaga think tank Jossour, Chokri Bahri mengatakan, Mechichi akan mampu memimpin pemerintah dengan basis dukungan yang memungkinkan stabilitas setidaknya dalam beberapa bulan.

Tunisia merupakan negara yang banyak dipuji karena kisah suksesnya dalam Arab Spring pada 2011, di mana Presiden Zine El Abidine Ben Ali digulingkan.

Kendati begitu, sembilan tahun setelahnya, pada 2020, Tunisia terperosok ke dalam krisis sosial dan ekonomi. Angka pengangguran di Tunisia mencapai 18 persen.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya