Berita

(Kiri) desain lama dan (kanan) desain baru paspor Paspor Taiwan/Net

Dunia

Taiwan Desain Ulang Paspor, Hilangkan Tulisan 'Republic of China'

RABU, 02 SEPTEMBER 2020 | 13:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Taiwan semakin berani menegaskan kedaulatannya. Pulau tersebut mendesain ulang paspornya dengan membuang tulisan "Republic of China".

Selama ini, khususnya di tengah pandemik Covid-19, Taiwan mengeluh karena warganya mengalami masalah ketika memasuki negara lain sebab di paspor terdapat tulisan "Republic of China", yang merupakan nama resminya. Sementara tulisan "Taiwan" tercetak di bagian bawah.

Alhasil, pemerintah pada Rabu (2/9) mengumumkan, akan mendesain ulang paspor Taiwan.


Dilansir Reuters, paspor baru Taiwan tersebut akan menghilangkan tulisan "Republic of China" dalam bahasa Inggris, meski nama dalam karakter China masih tetap ada. Selain itu, tulisan "Taiwan" dalam bahasa Inggris akan diperbesar.

Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu mengungkap, paspor tersebut diperkirakan akan diedarkan pada Januari 2021.

Menurutnya, desain ulang tersebut diperlukan untuk mencegah warga negara mereka disalahartikan sebagai warga negara China, terutama dengan peningkatan pemeriksaan masuk di banyak negara telah sejak pandemik dimulai.

"Sejak awal wabah pneumonia Wuhan tahun ini, orang-orang kami terus berharap bahwa kami dapat lebih menonjolkan visibilitas Taiwan, menghindari orang-orang yang salah mengira mereka berasal dari China," kata Wu kepada wartawan.

Hal tersebut cukup menganggu karena pada dasarnya Taiwan berhasil mengendalikan virus dengan jumlah kasus yang jauh lebih rendah.

Selain paspor, pemerintah juga tengah mempertimbangkan perubahan nama dan atau mendesain ulang logo maskapai terbesar Taiwan, China Airlines, untuk mengindari kebingungan dengan China.

Selama ini, China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Sementara itu, Taipei merasa dirinya adalah negara berdaulat yang demokratis dengan nama resmi Republik China.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya