Berita

Vaksin Covid-19/Net

Dunia

Berseteru Lagi, AS Tak Akan Libatkan WHO Dalam Pengembangan Vaksin Covid-19 Buatannya

RABU, 02 SEPTEMBER 2020 | 11:11 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS), di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, kembali berseteru dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kali ini terjadi setelah WHO khawatir jika vaksin Covid-19 buatan AS akan diberi lisensi sebelum menyelesaikan uji coba.

Menanggapi keraguan organisasi tersebut, Gedung Putih pada Selasa (1/9) menegaskan AS tidak akan bergabung dalam upaya global untuk mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan vaksin virus corona karena keterlibatan WHO, seperti dimuat The Washington Post.

"AS akan terus melibatkan mitra internasional kami untuk memastikan kami mengalahkan virus ini. Tetapi kami tidak akan dibatasi oleh organisasi multilateral yang dipengaruhi oleh WHO dan China yang korup," ujar jurubicara Gedung Putih, Judd Deere dalam sebuah pernyataan.


"Presiden tidak akan mengeluarkan biaya untuk memastikan bahwa setiap vaksin baru mempertahankan standar emas FDA (Administrasi Makanan dan Obat-obatan) kami sendiri untuk keamanan dan kemanjuran, diuji secara menyeluruh, dan menyelamatkan nyawa," tambahnya.

Perseteruan antara AS dan WHO dimulai pada Minggu (30/8), ketika Komisaris FDA, Stephen Hahn mengatakan, pihaknya siap untuk mengotorisasi vaksin virus corona sebelum uji klinis tahap 3 selesai.

Mengomentari pernyataan tersebut, Kepala Program Kedaruratan WHO, Mike Ryan pada Senin (31/8) mengatakan, pembuatan vaksin secara terburu-buru dapat menimbulkan risiko.

"Jika Anda bergerak terlalu cepat untuk memvaksinasi jutaan orang, Anda mungkin kehilangan efek samping tertentu," ujar Ryan.

Sejauh ini, belum ada vaksin virus corona yang disetujui, kecuali Sputnik V buatan Rusia yang juga belum merampungkan uji coba skala besar.

Sebelum perseteruan mengenai vaksin, Trump telah membekukan kontribusi AS untuk WHO. Kemudian, pada Mei, Washington memutus hubungan dengan organisasi tersebut karena dianggap terlalu memihak China.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya