Menlu Jerman Heiko Maas/Net
Jerman memanggil China atas undang-undang keamanan yang diberlakukan di Hong Kong dan perlakuan terhadap minoritas Uighur selama kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang ditandai dengan protes di luar kementerian luar negeri pada Selasa (1/9).
Pada konferensi pers usai melakukan pembicaraan dengan Wang, Menlu Jerman Heiko Maas, yang negaranya memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa juga memperingatkan China agar tidak membuat "ancaman" terhadap Republik Ceko atas Taiwan.
Undang-undang Hong Kong yang diberlakukan pada bulan Juni lalu secara radikal meningkatkan kendali Beijing atas kota tersebut dan telah menyebabkan penumpasan brutal terhadap perbedaan pendapat dan protes.
"Anda tahu bahwa kekhawatiran kami tentang dampak undang-undang keamanan belum hilang," kata Maas, seperti dikutip dari
AFP, Selasa (1/9).
"Kami ingin prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem' diterapkan semaksimal mungkin," tambahnya.
Selama ini Hong Kong dijamin otonominya di bawah kesepakatan "Satu Negara, Dua Sistem" yang disepakati sebelum penyerahannya tahun 1997 dari Inggris.
Tetapi para kritikus mengatakan undang-undang keamanan yang diberlakukan setelah berbulan-bulan protes besar dan seringkali dengan kekerasan yang menyerukan kebebasan demokratis yang lebih besar dan akuntabilitas polisi, menandai akhir dari perjanjian tersebut.
Undang-undang tersebut kemudian mendorong AS untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat China dan langkah itu kemudian diikuti oleh negara-negara termasuk Kanada, Australia, Inggris dan Jerman yang telah menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong.
Pada bulan Juli Uni Eropa juga setuju untuk membatasi ekspor peralatan ke Hong Kong yang dapat digunakan untuk pengawasan dan penindasan.
Wang tidak tinggal diam, dia kemudian membela kebijakan China dan mengatakan hukum Hong Kong dan pendekatannya terhadap orang Uighur adalah urusan dalam negeri yang tidak pantas untuk campur tangan asing.
Memimpin protes oleh beberapa ratus demonstran di luar kementerian luar negeri di Berlin pada hari Selasa, aktivis Hong Kong Nathan Law meminta lebih banyak dukungan dari Berlin atas undang-undang keamanan.
"Yang kami butuhkan adalah tindakan. Ini harus diselesaikan oleh UE bersama dan Jerman harus memimpin," kata Law yang melarikan diri ke Inggris setelah undang-undang keamanan diberlakukan.
"Berlin sangat sepi jika topiknya adalah China. Berlin sangat sepi jika topiknya adalah Hong Kong," katanya.
Law diikuti oleh para pendukung yang mengibarkan bendera biru dan putih Uighur, minoritas yang menurut para ahli dan kelompok hak asasi tengah menderita penindasan dan penganiayaan di wilayah barat laut China Xinjiang.
Aktivis mengatakan sekitar satu juta orang Uighur dan orang Turki lainnya telah dipenjara di kamp pencucian otak, penahanan massal yang menurut pejabat AS memiliki kesamaan dengan Holocaust.
Sementara itu China menggambarkan kamp-kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan dan mengatakan pihaknya berusaha memberikan pendidikan untuk mengurangi daya tarik radikalisme Islam.
Maas mengatakan dia dan Wang telah membahas tentang masalah kamp tersebut.
"Saya tegaskan bahwa kami akan sangat menyambut baik jika China akan memberikan akses ke kamp untuk misi pengamat PBB," kata Maas.
Menteri luar negeri Jerman juga mengecam ancaman China terhadap politisi senior Ceko yang memimpin delegasi ke Taiwan.
Wang mengatakan pada hari Senin bahwa China akan membuat Ketua Senat Ceko Milos Vystrcil membayar harga tinggi untuk perilaku picik dan spekulasi politiknya.
Tetapi Maas memperingatkan bahwa UE memperlakukan mitra asingnya dengan hormat dan mengharapkan hal yang sama sebagai balasannya.
"Ancaman tidak cocok dengan ini," katanya.
Kunjungan Wang ke Berlin adalah perhentian terakhir dalam tur ke lima negara Eropa saat ia berusaha untuk menopang hubungan ekonomi dan diplomatik di tengah ketegangan dengan AS.
Perjalanan Wang keluar dari China merupakan yang pertama sejak merebaknya pandemik virus Corona. Di Eropa, Wang telah berkunjung ke Belanda, Prancis, Norwegia, dan Italia, di mana dia menandatangani dua perjanjian perdagangan, termasuk satu tentang pasokan gas.
