Berita

Ilustrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina/Net

Politik

Penghapusan Premium-Pertalite Adalah Jalan Pintas Menjadi Pedagang BBM Luar Negeri

RABU, 02 SEPTEMBER 2020 | 01:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana penghapusan bahan bakar minyak jenis premium dan pertalite yang dikeluarkan Pertamina dari pasaran patut diwaspadai.

Menurut pandangan mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, disinyalir penghapusan BBM beroktan 88 dan RON 90 di pasaran Indonesia untuk memuluskan penjualan BBM asing di Tanah Air.

"Ide Dirut Pertamina untuk tidak lagi menjual BBM premium dan petralite adalah jalan pintas untuk menutup kilang milik Pertamina dan murni menjadi pedagang BBM dari LN (luar negeri)," kata Said Didu di akun Twitternya, Selasa (1/9).


Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) 20/2017, Indonesia sudah harus mengadopsi kendaraan BBM berstandar Euro 4 sejak 10 Maret 2017. BBM yang memenuhi standar Euro 4 adalah bensin dengan RON di atas 91 dan kadar sulfur maksimal 50 ppm.

Adapun standar BBM minimal RON 91 di Indonesia ada di jenis Pertamax. Sementara, BBM jenis Premium masuk kategori RON 88, dan Pertalite masuk kategori RON 90. Premium sendiri menjadi andalan masyarakat menengah ke bawah karena harganya paling rendah dan mendapat subsidi dari pemerintah.

Said Didu pun menilai penghapusan dua jenis BBM andalan masyarakat ini sama saja merusak BUMN yang seharusnya berpihak kepada rakyat.

"Jika tidak bisa memperbaiki BUMN, minimal jangan dirusak karena rakyat yang jadi korban," tandasnya.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya