Berita

Ilustrasi kapal selam China/Net

Dunia

Diserbu Kritikan Rakyat, Pemerintah Thailand Tunda Beli Kapal Selam Dari China

SELASA, 01 SEPTEMBER 2020 | 17:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kemarahan rakyat Thailand membuat pemerintah menyerah hingga menunda pembelian dua kapal selam dari China dengan total nilai 22,5 miliar bath atau Rp 10,5 triliun.

Jurubicara pemerintah Anucha Burapchaisri mengatakan, Angkatan Laut Thailand sudah mendiskusikan penundaan pembelian dua kapal selam dari China.

Kendati ditunda, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menegaskan, kesepakatan pembelian kapal selam masih berjalan.


"Kami sudah berbicara dengan China, Angkatan Laut bernegosiasi terkait kemungkinan penundaan pembayaran tahun depan," ujar Payuth seperti dikutip AFP, Selasa (1/9).

"Kami tidak dapat berhenti, ini adalah bagian dari rencana pengembangan kekuatan," sambungnya.

Keputusan untuk menunda pembelian dua kapal selam dari China tersebut dilakukan setelah rakyat Thailand berbondong-bondong mengkritik pemerintah.

Melalui berbagai media, rakyat menegaskan pembelian kapal selam di tengah krisis Covid-19 sangat tidak tepat, terlebih saat ini Thailand mengalami krisis terburuk selama beberapa dekade.

Alih-alih untuk pembelian kapal selam, miliaran dolar tersebut dapat dialokasikan sebagai stimulus pemulihan pandemik Covid-19.

Protes rakyat bahkan menjadikan tagar "Orang Tidak Ingin Kapal Selam" sebagai trending topic di Twitter.

Kesepakatan pembelian dua kapal selam dilakukan oleh Thailand pada 2015. Ketika itu, Thailand menjadi salah satu negara pertama yang membeli perangkat tempur dari China.

Kemudian pada 2017, Thailand sudah menyelesaikan pembelian tiga kapal selam Yuan Class S26T, di mana satu unitnya dihargai 434 juta dolar AS.

Sementara itu, pada awal Agustus, komite parlemen telah menyetujui pembelian dua kapal selam lainnya dengan total nilai 22,5 miliar bath yang akan diangsur sebanyak tujuh kali per tahun.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya