Dutabesar China untuk Hongaria, Duan Jielong yang terpilih sebagai hakim ITLOS/Net
Dutabesar China untuk Hongaria, Duan Jielong telah ditetapkan sebagai satu di antara tujuh hakim baru International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) atau pengadilan internasional untuk hukum laut.
Duan terpilih dalam pertemuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ke-30 di markas besar PBB, New York, pada Senin (24/8). Dari 168 negara anggota, ia mendapatkan 149 suara.
Ia menjadi pejabat China keempat yang bertugas sebagai anggota Itlos. Masa jabatannya dimulai pada 1 Oktober selama sembilan tahun, melansir
South China Morning Post.
Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian pada Selasa (25/8) mengatakan, terpilihnya Duan merupakan bukti kontribusi China diakui dunia.
"Saya yakin para hakim terpilih akan melakukan tugasnya secara adil dan berkontribusi di pengadilan, serta melaksanakan penyelesaian sengketa maritim secara damai," ujarnya.
Kendati begitu, terpilihnya Duan sebagai hakim ITLOS memicu pertanyaan mengenai penyelesaian sengketa Laut China Selatan (LCS).
Bahkan, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell mengatakan, terpilihnya Duan hanya akan memperkeruh masalah.
"Memilih pejabat Republik Rakyat China untuk badan ini seperti menyewa pembakar untuk membantu memadamkan kebakaran," ujarnya.
AS sendiri bukan negara yang meratifikasi UNCLOS, namun Washington sudah menyatakan keberatannya atas nominasi Duan. Selama ini, AS mengatakan, klaim China atas Laut China Selatan sudah melanggar hukum internasional.
Penyelesaian sengketa Laut China Selatan sejauh ini masih belum mendapatkan titik terang. Beberapa kali kasus tersebut dibawa ke forum internasional, namun Beijing tidak memberikan respons yang baik.
Misalnya pada 2013, ketika isu Laut China Selatan dibawa ke Pengadilan Permanen Arbitrase (PCA) di Den Haag oleh Filipina. Ketika itu, Beijing menolak yuridiksi PCA untuk kasus Laut China Selatan dan tidak mengakui penyelesaiannya. Di mana PCA menyatakan Beijing tidak memiliki hak atas klaim sembilan garis putus-putus.
ITLOS merupakan salah satu dari banyak cara untuk menyelesaikan perselisihan terkait hukum laut. Pengadilan yang berbasis di Hamburg, Jerman tersebut memiliki 21 kursi, tujuh di antaranya digantikan tahun ini.
Selain China, ada Malta, Italia, Chili, Kamerun, dan Ukraina yang sudah pasti menempati posisi tersebut. Satu kursi sisa masih diperebutkan oleh Jamaika dan Brasil.
Sejak 24 tahun berdiri, ITLOS memiliki keterwakilan hakim dari China. Pengadilan di bawah UNCLOS itu sudah menerima 28 kasus.
Saat ini, situasi di Laut China Selatan kian memanas dengan langkah Beijing yang melakukan latihan militer di dekat Kepulauan Paracel yang diklaim oleh Vietnam.
Pemerintah Vietnam tengah mempertimbangkan untuk membawa isu tersebut ke dunia internasional. Pada Mei, Hanoi menominasikan empat arbiter dan empat konsiliator sebagai langkah awal menyeret China ke pengadilan arbitrase.
