Terlibat Dalam Klaim Laut China Selatan, 24 Perusahaan China Masuk Daftar Hitam AS

Sebanyak dua lusin perusahaan China masuk ke dalam daftar hitam Amerika Serikat (AS) karena dianggap bertanggung jawab dalam pembangunan pangkalan militer di Laut China Selatan yang disengketakan.

Departemen Perdagangan AS pada Rabu (26/8) mengumumkan, 24 perusahaan tersebut mempunyai peran untuk membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatan China yang "dikutuk secara internasional" di Laut China Selatan.

Mengutip Reuters, beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar hitam AS adalah Guangzhou Haige Communications Group, China Communications Construction Co, Beijing Huanjia Telecommunication, Changzhou Guoguang Data Communications, China Electronics Technology Group Corp, dan China Shipbuilding Group.

Selain itu, secara terpisah, Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan pembatasan visa terhadap individu China yang dianggap bertanggung jawab dan terlibat dalam membangun dan memiliterisasi klaim di Laut China Selatan.

Selama ini, AS menuding China telah melakukan militerisasi di Laut China Selatan dan mencoba mengintimidasi negara-negara Asia Tenggara. Washington menyebut Beijing berusaha mengeksploitasi cadangan minyak dan gas di wilayah tersebut.

Bahkan AS tidak segan untuk mengirim kapal perangnya ke Laut China Selatan dengan dalih menjaga kebebasan navigasi di laut internasional.

Jurubicara Kedutaan Besar China di Washington langsung mengutuh tindakan tersebut dan mendesak AS untuk membatalkannya.

"Itu adalah bagian integral dari wilayah China dan sepenuhnya dibenarkan bagi kami untuk membangun fasilitas serta mengerahkan peralatan pertahanan yang diperlukan di sana," ujarnya.

Sementara itu, langkah AS untuk memasukan 24 perusahaan China ke dalam daftar hitam beriringan dengan latihan militer yang sedang dilakukan oleh Beijing di dekat Kepulauan Paracel yang diklaim oleh Vietnam.

Menanggapi latihan militer tersebut, China menyebut AS sudah mengerahkan pesawat pengintai U-2.

Sengketa Laut China Selatan terjadi di antara China dengan negara-negara Asia Tenggara, yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. China sendiri mengklaim sekitar 80 persen wilayah Laut China Selatan menggunakan sembilan garis putus-putus yang tidak diakui oleh hukum internasional.