Misi Pencari Fakta Di Libya Segera Bertugas, Diketuai Mantan Menteri Kehakiman Maroko

Misi Pencari Fakta Independen di Libya bersiap menjalankan tugasnya bersama ketua yang baru ditunjuk. Ia adalah mantan menteri kehakiman sekaligus diplomat Maroko, Mohamed Aujjar.

Aujjar ditunjuk oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet pada Rabu (19/8). Selain Aujjar, ketua MANUL juga terdiri dari Tracy Robinson dari Jamaika dan Chaloka Beyani yang mewakili Zambia serta Inggris.

"Situasi keamanan yang memburuk di Libya dan tidak adanya sistem peradilan yang berfungsi menggarisbawahi pentingnya kerja tim ahli independen untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM," ujar Bachelet, seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (24/8).

Dengan begitu, Bachelet mengatakan, badan ahli PBB tersebut menjadi langkah penting dan efektif untuk mengakhiri impunitas yang meluas atas pelanggaran HAM.

"Dan juga dapat berfungsi untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut serta berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di negara ini," tambahnya.

Beberapa contoh pelanggaran yang harus menjadi catatan adalah eksekusi dan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penganiayaan, kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual terkait konflik, penculikan, penghilangan paksa, serta hasutan untuk melakukan kekerasan di media sosial.

Nantinya, misi tersebut juga akan memberikan update lisan di Dewan HAM pada September 2020. Sementara laporan tertulis yang komprehensif mengenai situasi HAM di Libya, termasuk upaya pencegahan dan memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM dengan rekomendasi akan diberikan pada 2021.

Misi Pencari Fakta Independen di Libya merupakan misi bentukan Dewan HAM PBB pada 20 Juni 2020. Tujuan penbentukannya adalah untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan pelanggaran hukum HAM internasional dan humaniter internasional oleh semua pihak di Libya sejak awal 2016.