Berita

Ilustrasi/Net

Hiburan

Malaysia Deportasi Pekerja Asal Bangladesh Yang Terlibat Dalam Pembuatan Film Dokumenter Al Jazeera

SABTU, 22 AGUSTUS 2020 | 13:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Malaysia akhirnya mendeportasi seorang pekerja Bangladesh Mohammad Rayhan Kabir yang mengkritik perlakuan pemerintah terhadap migran dalam sebuah film dokumenter yang dibuat oleh salah seorang penyiar Al Jazeera.

Direktur Jenderal imigrasi Malaysia Khairul Dzaimee Daud  mengatakan pria asal Bangladesh itu dideportasi pada Jumat malam (21/8) waktu setempat. Dia tidak menanggapi pertanyaan lebih lanjut tentang mengapa Rayhan dideportasi.

Ditemani petugas imigrasi, dia terlihat melambai dan mengacungkan jempol kepada wartawan di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada Jumat malam, lapor media pemerintah Bernama, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (22/8).


Malaysia menangkap Rayhan yang berusia 25 tahun dan memasukkannya ke dalam daftar hitam untuk memasuki negara itu bulan lalu, setelah beredarnya film dokumenter Al Jazeera pada 3 Juli tentang perlakuan Malaysia terhadap pekerja asing tidak berdokumen selama pandemi Covid-19 yang memicu reaksi keras di negara Asia Tenggara itu.

Pada saat itu, Al Jazeera yang berbasis di Qatar mengatakan hal itu mengganggu karena Rayhan telah ditangkap setelah memilih untuk berbicara tentang beberapa pengalamannya yang jarang terungkap media.

Kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah Malaysia menekan kebebasan media setelah pihak berwenang menginterogasi jurnalis Al Jazeera, menggerebek kantor mereka, dan membuka diri terhadap dugaan penghasutan, pencemaran nama baik dan pelanggaran undang-undang komunikasi.

Malaysia menangkap ratusan orang asing yang tidak berdokumen, termasuk anak-anak dan pengungsi Rohingya, setelah negara itu memberlakukan kuncian untuk menahan penyebaran virus corona.

Sementara itu pejabat Malaysia mengatakan penangkapan itu diperlukan untuk mencegah penyebaran virus, yang oleh aktivis hak asasi manusia dikutuk sebagai perbuatan tidak manusiawi.

Para aktivis juga menyuarakan keprihatinan dan mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang kini berusia hampir enam bulan telah menahan perbedaan pendapat dengan serangkaian tindakan keras, sebuah tuduhan yang dibantah oleh pemerintah.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya