Berita

Pengusaha nasional Tomy Winata dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam sebuah kesempatan/Net

Politik

Gatot Nurmantyo Dekat Tommy Winata, Syahganda Nainggolan: Salahnya Dimana?

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 20:08 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang merupakan salah seorang deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memiliki hubungan yang baik dengan pengusaha nasional Tomy Winata.

Keduanya sudah saling mengenal sejak lama, sejak Gatot Nurmantyo masih menjadi ajudan Panglima TNI Jenderal (Purn) Edi Sudrajat di akhir era 1980an.

Begitu dikatakan salah seorang pentolan KAMI, Syahganda Nainggolan, dalam perbincangan dengan Redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 20/8).


“GN (Gatot Nurmantyo) sejak dulu sering ketemu dengan TW (Tomy Winata), sejak di bertugas sebagai ajudan Jenderal Edi Sudrajat. TW sering datang, masih naik sepeda motor,” kata Syahganda Nainggolan.

“Di mata GN, TW adalah pengusaha nasional seperti yang lainnya. Jadi kalau ditanya, apakah dekat dengan TW, ya bagus dekat dengan taipan. Salahnya dimana? Artinya, sebagai tentara, apalagi pemimpin tentara, dia berinteraksi dengan semua pihak, siapapun,” ujar Syahganda Nainggolan.

Menurut Syahganda, yang paling penting bukan soal GN dekat dengan TW atau pengusaha manapun. Melainkan soal pikiran dan sikapnya di bidang ekonomi politik.

Setelah menyelesaikan kedinasan di TNI, sambung Syahganda Nainggolan, Gatot menunjukkan sikap politik bebas dan aktif yang dimilikinya.

“Di Tugu Proklamasi (saat deklarasi KAMI), GN menyatakan pikirannya dengan jelas. Dia mengutuk oligarki yang bersembunyi di balik konstitusi,” masih kata Syahganda.

Sehari setelah deklarasi, Syahganda mengatakan dirinya dihubungi Gatot Nurmantyo. Dalam pembicaraan itu, Gatot Nurmantyo bertanya kepadanya tentang pembagian keuntungan yang ideal antara negara yang mewakili rakyat dengan pihak swasta yang diundang untuk mengelola aset negara.

“Saya jawab, 50-50. Tapi kata GN, seharusnya 70 persen untuk rakyat melalui negara, dan 30 persen untuk pihak swasta yang diberi kepercayaan mengelola,” cerita Syahganda Nainggolan.  

Bagi Syahganda, penjelasan Gatot Nurmantyo itu adalah sinyal betapa dirinya menseriusi konsep sharing prosperity.

Masih dikatakan Syahganda, Gatot Nurmantyo  juga sepakat dengan pelaksanaan prinsip sosialistik ala Skandinavia dan Eropa Barat. Juga setuju dengan pajak progresif seperti di negara-negara kawasan itu.

“Yang paling penting GN berpikir tentang jalan keluar menuju keadilan sosial dengan cara damai,” demikian Syahganda.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya