Berita

Pengusaha nasional Tomy Winata dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam sebuah kesempatan/Net

Politik

Gatot Nurmantyo Dekat Tommy Winata, Syahganda Nainggolan: Salahnya Dimana?

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 20:08 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang merupakan salah seorang deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memiliki hubungan yang baik dengan pengusaha nasional Tomy Winata.

Keduanya sudah saling mengenal sejak lama, sejak Gatot Nurmantyo masih menjadi ajudan Panglima TNI Jenderal (Purn) Edi Sudrajat di akhir era 1980an.

Begitu dikatakan salah seorang pentolan KAMI, Syahganda Nainggolan, dalam perbincangan dengan Redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 20/8).


“GN (Gatot Nurmantyo) sejak dulu sering ketemu dengan TW (Tomy Winata), sejak di bertugas sebagai ajudan Jenderal Edi Sudrajat. TW sering datang, masih naik sepeda motor,” kata Syahganda Nainggolan.

“Di mata GN, TW adalah pengusaha nasional seperti yang lainnya. Jadi kalau ditanya, apakah dekat dengan TW, ya bagus dekat dengan taipan. Salahnya dimana? Artinya, sebagai tentara, apalagi pemimpin tentara, dia berinteraksi dengan semua pihak, siapapun,” ujar Syahganda Nainggolan.

Menurut Syahganda, yang paling penting bukan soal GN dekat dengan TW atau pengusaha manapun. Melainkan soal pikiran dan sikapnya di bidang ekonomi politik.

Setelah menyelesaikan kedinasan di TNI, sambung Syahganda Nainggolan, Gatot menunjukkan sikap politik bebas dan aktif yang dimilikinya.

“Di Tugu Proklamasi (saat deklarasi KAMI), GN menyatakan pikirannya dengan jelas. Dia mengutuk oligarki yang bersembunyi di balik konstitusi,” masih kata Syahganda.

Sehari setelah deklarasi, Syahganda mengatakan dirinya dihubungi Gatot Nurmantyo. Dalam pembicaraan itu, Gatot Nurmantyo bertanya kepadanya tentang pembagian keuntungan yang ideal antara negara yang mewakili rakyat dengan pihak swasta yang diundang untuk mengelola aset negara.

“Saya jawab, 50-50. Tapi kata GN, seharusnya 70 persen untuk rakyat melalui negara, dan 30 persen untuk pihak swasta yang diberi kepercayaan mengelola,” cerita Syahganda Nainggolan.  

Bagi Syahganda, penjelasan Gatot Nurmantyo itu adalah sinyal betapa dirinya menseriusi konsep sharing prosperity.

Masih dikatakan Syahganda, Gatot Nurmantyo  juga sepakat dengan pelaksanaan prinsip sosialistik ala Skandinavia dan Eropa Barat. Juga setuju dengan pajak progresif seperti di negara-negara kawasan itu.

“Yang paling penting GN berpikir tentang jalan keluar menuju keadilan sosial dengan cara damai,” demikian Syahganda.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya