Berita

Kotak surat milik Kantor Pos AS (USPS)/Net

Dunia

Trump Bekukan Bantuan Untuk Kantor Pos, Demokrat Putar Otak Cari Strategi Lain Untuk Pemungutan Suara

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020 | 10:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Langkah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dari Partai Republik yang membekukan dana bantuan untuk Kantor Pos (USPS) telah memicu kekhawatiran Partai Demokrat.

Sebuah strategi baru disiapkan oleh Partai Demokrat menjelang pemilihan presiden (pilpres) pada November karena dikhawatirkan langkah Trump bisa menghambat Joe Biden meraih kemenangan.

Dengan ditangguhkannya dana untuk USPS, Partai Demokrat khawatir surat suara tidak bisa diproses cara tepat waktu.


Mengutip dari Sputnik pada Kamis (10/8), salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh dengan mengirimkan surat suara lebih awal dan mengirimkannya kembali beberapa pekan sebelum hari pemilihan agar mereka tiba pada saat yang tepat dan dapat dihitung saat hari pemungutan suara pada 3 November.

Jika rencana ini gagal, Partai Demokrat menyarankan agar pendukung mereka menyerahkan surat suara mereka secara manual atau memberikan suara secara langsung. Saran ini tentu terdengar aneh lantaran selama ini Partai Demokrat mendukung surat suara melalui pos karena ada kekhawatiran penularan Covid-19.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk memberi tahu para pemilih bahwa jika mereka belum mengirimkan surat suara lengkap mereka hingga 15 Oktober, jangan repot-repot. Sebagai gantinya, pilih langsung atau serahkan surat suara. Kami ingin memastikan setiap suara dihitung," ujar Ketua Partai Demokrat di Montgomery County, Joe Foster.

Serangkaian tindakan lainnya yang dirancang oleh Demokrat untuk memastikan bahwa semua pendukung mereka dapat memberikan suara mereka dijelaskan oleh pejabat dan aktivis Partai Demokrat dari Michigan, Florida, dan North Carolina.

Pejabat pemilihan di beberapa negara bagian, termasuk South Carolina, Florida, Virginia, Pennsylvania, pada gilirannya, sedang bekerja untuk memperluas wilayah "kotak drop-off" dengan beberapa kabupaten hanya memiliki beberapa situs seperti itu dan yang tidak siap untuk gelombang besar pemilih.

Pada saat yang sama, Kepala USPS Louis DeJoy meyakinkan bahwa layanan pos akan mampu menangani sejumlah tekanan yang terkait dengan pemilihan, berjanji untuk memobilisasi cadangan beberapa pekan sebelum 3 November.

"Layanan Pos hari ini siap menangani berapa pun volume surat pemilihan yang diterimanya musim gugur ini," kata DeJoy.

Sejak awal, Trump telah mengutuk gagasan pemungutan suara lewat surat Pos karena menurutnya hal itu bisa menyebabkan kecurangan besar-besaran di pihak Demokrat.

Sejalan dengan argumennya, Trump memangkas paket bantuan 25 miliar dolar AS untuk mendukung USPS. Trump mengatakan dia tidak ingin mendanai badan yang dapat digunakan untuk "mencuri" pemilu darinya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya