Rapat koordinasi pencegahan korupsi di Provinsi Banten/Net
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Banten bersama Korsupgah KPK, BPKP, dan Kejati di Aula Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Serang, Selasa (18/8).
Zaki mengatakan dirinya menghadiri kegiatan tersebut, dalam rangka penguatan pencegahan tindak pidana korupsi, di wilayah Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang.
Salah satu langkah yang dilakukan kata Zaki, dengan menandatangani Perkada Pendidikan Anti Korupsi oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Banten.
"Dengan mengikuti rakor ini, saya berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Kabupaten Tangerang bisa lebih baik dan maksimal," ujar Zaki dilansir dari
Kantor Berita RMOLBanten, Selasa (18/8).
Sementara itu, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, Pemprov Banten sejak awal sudah berkomitmen dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayahnya.
"Apalagi di tengah pandemik Covid-19 seperti ini jangan sampai ada niatan sedikitpun untuk coba-coba melakukan tindak pidana korupsi, karena presiden sudah mewanti-wanti," katanya.
Menurutnya, terkait masalah aset harus bisa menyelesaikannya secara baik-baik antara pemerintah dengan pemerintah jangan sampai masalah aset terus menjadi permasalahan yang berkepanjangan.
"Saya berterima kasih kepada KPK terus melakukan supervisi pendampingan dan pengawasan terhadap pemerintah provinsi maupun daerah di Banten, kami harap bisa mendapatkan pendampingan dukungan dari KPK, Kejaksaan, dan BPKP agar tetap memberikan koreksi, dan kontrol terhadap Daerah Banten agar kami tidak salah jalan," jelasnya.
Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan secara khusus Desember lalu KPK beri penghargaan atas capaian yang signifikan tentang pengelolaan pemerintah, yang semula Banten ini sangat rendah dan alhamdulillah bisa berubah dengan sangat signifikan sehingga patut diberikan apresiasi dari KPK.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar nantinya bisa suatu Daerah mendapatkan insentif dari pusat apabila suatu daerah Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK nya sudah baik dan diatas rata-rata Nasional," kata Pahala.
Pahala berharap, di daerah-daerah yang sudah tinggi skor MCP nya bukan masalah dana insentif nya tetapi kebanggaan karena akan kita umumkan bahwa daerah tersebut serius komitmen memajukan tata kelola di daerahnya.
Ia ingin mengingatkan bahwa di jajaran pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Banten terkait LHKPN nya sudah mencapai 100 persen ini merupakan capaian yang baik karena agak jarang satu provinsi lengkap LHKPNnya.
"Kita minta kebesaran hatinya kepala daerah di Provinsi Banten paling tidak di tahun ini kepemilikan aset jelas. Kita minta kepada gubernur untuk mengkoordinasikan terutama untuk daerah-daerah pemekaran wilayah," katanya.
"Dan saya mohon kepada gubernur mengkoordinasikan dan silakan bisa mengkonsultasikan kepada KPK dan kami siap dan senang hati untuk membantu penyelesaian asetnya," pungkasnya.
