Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump/Net

Dunia

Pemilu Di Tengah Pandemik, Metode Pemungutan Suara Pilpres AS Lewat Surat Masih Diperdebatkan

SELASA, 18 AGUSTUS 2020 | 08:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) kerap menjadi acuan demokrasi negara lain. Sehingga tak heran jika pemilihan umum (pemilu) AS tahun ini, di tengah pandemik Covid-19, sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak.

Tahun ini, tepatnya pada 3 November 2020, AS bukan hanya akan memilih presiden, namun juga seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan sepertiga anggota Senat.

Metode pemungutan suara di tengah pandemik yang digunakan oleh AS tentu akan menjadi bahan pertimbangan oleh negara lain yang juga melakukan pemilu.


Kendati begitu, masih ada perdebatan besar mengenai metode pemungutan suara di AS, yaitu terkait memilih secara langsung ke tempat pemungutan suara (TPS) atau mengirimkan surat suara lewat pos.

Memilih Langsung Vs Surat Pos

Di tengah pandemik Covid-19, pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya karena berisiko meningkatkan penyebaran Covid-19. Metode pemungutan suara yang masih diperdebatkan oleh AS saat ini adalah dengan memilih secara langsung atau melalui surat pos.

Perdebatan muncul ketika Partai Republik menolak menggunakan metode surat pos. Presiden Donald Trump berdalih, metode tersebut hanya akan meningkatkan kecurangan.

"Presiden Trump belum begitu mendukung 100 persen karena dikhawatirkan terjadi kecurangan. Selain itu, kantor pos juga membutuhkan anggaran yang besar untuk dapat melakukan pengiriman-pengiriman tersebut," ujar Konsul Jenderal RI di Houston, Nana Yuliana dalam diskusi virtual RMOL World View, Senin (17/8).

Sementara itu, Partai Demokrat menganggap metode tersebut cukup efektif untuk menghindari penularan di TPS, di mana biasanya terjadi penumpukan para pemilih.

Pembekuan Bantuan Dana Kantor Pos

Penolakan Trump terhadap metode pemungutan suara melalui surat membuatnya kemudian menangguhkan bantuan anggaran untuk Kantor Pos Amerika Serikat (USPS), yang menjadi paket stimulus dari pemerintah dalam merespons pandemik Covid-19.

Melalui akun Twitter-nya, @realDonaldTrump pada Selasa (18/8), Trump mengatakan, penangguhan dana tersebut untuk menyelamatkan Kantor Pos. Lantaran metode pemungutan suara melalui surat pos hanya akan membuang-buang banyak biaya.

"Sistem Kantor Pos AS telah gagal selama beberapa dekade. Kami hanya ingin MEMBUAT KANTOR POS HEBAT LAGI, sementara pada saat yang sama menghemat miliaran dolar setahun untuk para Pembayar Pajak Amerika," ujar Trump.

Dikatakan oleh Nana, untuk melancarkan metode pemungutan suara lewat pos memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Memang ada kebutuhan sebanyak 25 juta dolar AS yang memang anggarannya cukup besar untuk bisa menyediakan kertas suara lewat pos," jelas Nana.

Covid-19 Vs Demokrasi

Walaupun Trump menolak dengan keras, sebanyak 34 negara bagian di AS sudah menyetujui melakukan pemilu lewat pos. Bahkan, jika mengikuti berita, kata Nana, California sudah mengirimkan kertas suara ke masyarakat.

Meski begitu, Nana berkata, metode pemungutan suara melalui pos pun belum matang sepenuhnya karena belum ada pengaturan-pengaturan khusus.

"Pengiriman lewat pos ini dikhawatirkan kertas suaranya tidak sampai kepada pemilih, karena salah alamat dan sebagainya. Lalu mengirim kembali juga waktunya mungkin bisa lewat dari election day tanggal 3 November," jelasnya.

Dengan situasi tersebut, tambahnya, terjadi situasi dilematis yang harus segera dipecahkan oleh pemerintah AS mengingat waktu pemungutan suara hanya kurang lebih 100 hari.

"Dilematis sekali. Di satu pihak dalam kondisi Covid di mana angka (infeksi) di Amerika sangat tinggi tapi di pihak lain ada tuntutan dmeokrasi di mana pemilu harus tetap dilaksanakan," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya