Berita

Taylor Swift/Net

Hiburan

Kritik Donald Trump, Taylor Swift Minta Pemungutan Suara Pilpres AS Dipercepat

MINGGU, 16 AGUSTUS 2020 | 09:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penyanyi, penulis lagi, sekaligus produser populer asal Amerika Serikat (AS), Taylor Swift mengkritik Presiden Donald Trump yang dianggapnya berusaha untuk mencurangi pemilihan presiden (pilpres) pada November mendatang.

Ia mengatakan, rencana Trump untuk merombak Kantor Pos AS (USPS) menjelang pilpres merupakan upaya penipuan terang-terangan.

"Pembongkaran USPS yang diperhitungkan oleh Trump membuktikan satu hal dengan jelas: Dia SANGAT MENYADARI, kami tidak ingin dia menjadi presiden. Dia memilih secara terang-terangan menipu dan membahayakan jutaan orang Amerika dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan," cuitnya dalam akun Twitter, @taylorswift13 pada Minggu (16/8).


Swift mengatakan, kepemimpinan Trump tidak efektif dan sangat memperburuk krisis yang dihadapi oleh AS. Ia pun mendesak agar warga memberikan suaranya secepat mungkin.

"Kepemimpinan Donald Trump yang tidak efektif semakin memperburuk krisis yang kita hadapi dan dia sekarang memanfaatkannnya untuk menumbangkan dan menghancurkan hak kita untuk memilih serta memilih dengan aman. Minta pemungutan suara lebih awal. Beri suara lebih awal," sambungnya.

Komentar Swift muncul setelah USPS memperingatkan beberapa pejabat pemilihan negara bagian mengenai potensi masalah dengan pengiriman surat suara karena terdapat kebijakan baru, masalah keuangan, dan dampak pandemik Covid-19.

Penyataan Swift juga menggemakan seruan USPS untuk menyerahkan surat suara lebih awal, dengan layanan pos menyarankan orang Amerika mengirimkan surat mereka setidaknya sepekan sebelum tenggat waktu negara bagian.

Selama ini, Trump tidak percaya dengan pemungutan suara melalui surat. Meski banyak pihak yang mendukung pilihan tersebut karena lebih aman dan menghindari kontak di tengah pandemik Covid-19.

Sebelumnya, Trump dari Partai Republik menolak untuk memberikan dana kepada USPS sebagai bagian dari paket bantuan Covid-19. Ia mengaku, pembekuan bantuan dana untuk layanan pos tersebut dilakukan karena ia khawatir dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pemungutan suara yang mengarah pada kecurangan

"Sekarang, mereka membutuhkan uang itu untuk membuat Kantor Pos berfungsi, sehingga bisa mengambil jutaan dan jutaan surat suara ini," tegas Trump dalam wawancara dengan Fox Business.

"Itu uang pemilu pada dasarnya. Jika mereka tidak mendapatkan dua item itu, itu berarti Anda tidak dapat memiliki universal mail-in voting," imbuhnya.

Atas kebijakannya, Trump menghadapi kritikan, bukan hanya dari Partai Demokrat tetapi juga beberapa Partai Republik. Beberapa orang mengklaim Trump melakukan kejahatan dengan menahan uang USPS.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya