Berita

Taylor Swift/Net

Entertainment

Kritik Donald Trump, Taylor Swift Minta Pemungutan Suara Pilpres AS Dipercepat

MINGGU, 16 AGUSTUS 2020 | 09:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penyanyi, penulis lagi, sekaligus produser populer asal Amerika Serikat (AS), Taylor Swift mengkritik Presiden Donald Trump yang dianggapnya berusaha untuk mencurangi pemilihan presiden (pilpres) pada November mendatang.

Ia mengatakan, rencana Trump untuk merombak Kantor Pos AS (USPS) menjelang pilpres merupakan upaya penipuan terang-terangan.

"Pembongkaran USPS yang diperhitungkan oleh Trump membuktikan satu hal dengan jelas: Dia SANGAT MENYADARI, kami tidak ingin dia menjadi presiden. Dia memilih secara terang-terangan menipu dan membahayakan jutaan orang Amerika dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan," cuitnya dalam akun Twitter, @taylorswift13 pada Minggu (16/8).


Swift mengatakan, kepemimpinan Trump tidak efektif dan sangat memperburuk krisis yang dihadapi oleh AS. Ia pun mendesak agar warga memberikan suaranya secepat mungkin.

"Kepemimpinan Donald Trump yang tidak efektif semakin memperburuk krisis yang kita hadapi dan dia sekarang memanfaatkannnya untuk menumbangkan dan menghancurkan hak kita untuk memilih serta memilih dengan aman. Minta pemungutan suara lebih awal. Beri suara lebih awal," sambungnya.

Komentar Swift muncul setelah USPS memperingatkan beberapa pejabat pemilihan negara bagian mengenai potensi masalah dengan pengiriman surat suara karena terdapat kebijakan baru, masalah keuangan, dan dampak pandemik Covid-19.

Penyataan Swift juga menggemakan seruan USPS untuk menyerahkan surat suara lebih awal, dengan layanan pos menyarankan orang Amerika mengirimkan surat mereka setidaknya sepekan sebelum tenggat waktu negara bagian.

Selama ini, Trump tidak percaya dengan pemungutan suara melalui surat. Meski banyak pihak yang mendukung pilihan tersebut karena lebih aman dan menghindari kontak di tengah pandemik Covid-19.

Sebelumnya, Trump dari Partai Republik menolak untuk memberikan dana kepada USPS sebagai bagian dari paket bantuan Covid-19. Ia mengaku, pembekuan bantuan dana untuk layanan pos tersebut dilakukan karena ia khawatir dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pemungutan suara yang mengarah pada kecurangan

"Sekarang, mereka membutuhkan uang itu untuk membuat Kantor Pos berfungsi, sehingga bisa mengambil jutaan dan jutaan surat suara ini," tegas Trump dalam wawancara dengan Fox Business.

"Itu uang pemilu pada dasarnya. Jika mereka tidak mendapatkan dua item itu, itu berarti Anda tidak dapat memiliki universal mail-in voting," imbuhnya.

Atas kebijakannya, Trump menghadapi kritikan, bukan hanya dari Partai Demokrat tetapi juga beberapa Partai Republik. Beberapa orang mengklaim Trump melakukan kejahatan dengan menahan uang USPS.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya