Berita

Taylor Swift/Net

Hiburan

Kritik Donald Trump, Taylor Swift Minta Pemungutan Suara Pilpres AS Dipercepat

MINGGU, 16 AGUSTUS 2020 | 09:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penyanyi, penulis lagi, sekaligus produser populer asal Amerika Serikat (AS), Taylor Swift mengkritik Presiden Donald Trump yang dianggapnya berusaha untuk mencurangi pemilihan presiden (pilpres) pada November mendatang.

Ia mengatakan, rencana Trump untuk merombak Kantor Pos AS (USPS) menjelang pilpres merupakan upaya penipuan terang-terangan.

"Pembongkaran USPS yang diperhitungkan oleh Trump membuktikan satu hal dengan jelas: Dia SANGAT MENYADARI, kami tidak ingin dia menjadi presiden. Dia memilih secara terang-terangan menipu dan membahayakan jutaan orang Amerika dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan," cuitnya dalam akun Twitter, @taylorswift13 pada Minggu (16/8).


Swift mengatakan, kepemimpinan Trump tidak efektif dan sangat memperburuk krisis yang dihadapi oleh AS. Ia pun mendesak agar warga memberikan suaranya secepat mungkin.

"Kepemimpinan Donald Trump yang tidak efektif semakin memperburuk krisis yang kita hadapi dan dia sekarang memanfaatkannnya untuk menumbangkan dan menghancurkan hak kita untuk memilih serta memilih dengan aman. Minta pemungutan suara lebih awal. Beri suara lebih awal," sambungnya.

Komentar Swift muncul setelah USPS memperingatkan beberapa pejabat pemilihan negara bagian mengenai potensi masalah dengan pengiriman surat suara karena terdapat kebijakan baru, masalah keuangan, dan dampak pandemik Covid-19.

Penyataan Swift juga menggemakan seruan USPS untuk menyerahkan surat suara lebih awal, dengan layanan pos menyarankan orang Amerika mengirimkan surat mereka setidaknya sepekan sebelum tenggat waktu negara bagian.

Selama ini, Trump tidak percaya dengan pemungutan suara melalui surat. Meski banyak pihak yang mendukung pilihan tersebut karena lebih aman dan menghindari kontak di tengah pandemik Covid-19.

Sebelumnya, Trump dari Partai Republik menolak untuk memberikan dana kepada USPS sebagai bagian dari paket bantuan Covid-19. Ia mengaku, pembekuan bantuan dana untuk layanan pos tersebut dilakukan karena ia khawatir dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pemungutan suara yang mengarah pada kecurangan

"Sekarang, mereka membutuhkan uang itu untuk membuat Kantor Pos berfungsi, sehingga bisa mengambil jutaan dan jutaan surat suara ini," tegas Trump dalam wawancara dengan Fox Business.

"Itu uang pemilu pada dasarnya. Jika mereka tidak mendapatkan dua item itu, itu berarti Anda tidak dapat memiliki universal mail-in voting," imbuhnya.

Atas kebijakannya, Trump menghadapi kritikan, bukan hanya dari Partai Demokrat tetapi juga beberapa Partai Republik. Beberapa orang mengklaim Trump melakukan kejahatan dengan menahan uang USPS.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya