Berita

Taylor Swift/Net

Hiburan

Kritik Donald Trump, Taylor Swift Minta Pemungutan Suara Pilpres AS Dipercepat

MINGGU, 16 AGUSTUS 2020 | 09:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penyanyi, penulis lagi, sekaligus produser populer asal Amerika Serikat (AS), Taylor Swift mengkritik Presiden Donald Trump yang dianggapnya berusaha untuk mencurangi pemilihan presiden (pilpres) pada November mendatang.

Ia mengatakan, rencana Trump untuk merombak Kantor Pos AS (USPS) menjelang pilpres merupakan upaya penipuan terang-terangan.

"Pembongkaran USPS yang diperhitungkan oleh Trump membuktikan satu hal dengan jelas: Dia SANGAT MENYADARI, kami tidak ingin dia menjadi presiden. Dia memilih secara terang-terangan menipu dan membahayakan jutaan orang Amerika dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan," cuitnya dalam akun Twitter, @taylorswift13 pada Minggu (16/8).

Swift mengatakan, kepemimpinan Trump tidak efektif dan sangat memperburuk krisis yang dihadapi oleh AS. Ia pun mendesak agar warga memberikan suaranya secepat mungkin.

"Kepemimpinan Donald Trump yang tidak efektif semakin memperburuk krisis yang kita hadapi dan dia sekarang memanfaatkannnya untuk menumbangkan dan menghancurkan hak kita untuk memilih serta memilih dengan aman. Minta pemungutan suara lebih awal. Beri suara lebih awal," sambungnya.

Komentar Swift muncul setelah USPS memperingatkan beberapa pejabat pemilihan negara bagian mengenai potensi masalah dengan pengiriman surat suara karena terdapat kebijakan baru, masalah keuangan, dan dampak pandemik Covid-19.

Penyataan Swift juga menggemakan seruan USPS untuk menyerahkan surat suara lebih awal, dengan layanan pos menyarankan orang Amerika mengirimkan surat mereka setidaknya sepekan sebelum tenggat waktu negara bagian.

Selama ini, Trump tidak percaya dengan pemungutan suara melalui surat. Meski banyak pihak yang mendukung pilihan tersebut karena lebih aman dan menghindari kontak di tengah pandemik Covid-19.

Sebelumnya, Trump dari Partai Republik menolak untuk memberikan dana kepada USPS sebagai bagian dari paket bantuan Covid-19. Ia mengaku, pembekuan bantuan dana untuk layanan pos tersebut dilakukan karena ia khawatir dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pemungutan suara yang mengarah pada kecurangan

"Sekarang, mereka membutuhkan uang itu untuk membuat Kantor Pos berfungsi, sehingga bisa mengambil jutaan dan jutaan surat suara ini," tegas Trump dalam wawancara dengan Fox Business.

"Itu uang pemilu pada dasarnya. Jika mereka tidak mendapatkan dua item itu, itu berarti Anda tidak dapat memiliki universal mail-in voting," imbuhnya.

Atas kebijakannya, Trump menghadapi kritikan, bukan hanya dari Partai Demokrat tetapi juga beberapa Partai Republik. Beberapa orang mengklaim Trump melakukan kejahatan dengan menahan uang USPS.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya