Berita

Taylor Swift/Net

Hiburan

Kritik Donald Trump, Taylor Swift Minta Pemungutan Suara Pilpres AS Dipercepat

MINGGU, 16 AGUSTUS 2020 | 09:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penyanyi, penulis lagi, sekaligus produser populer asal Amerika Serikat (AS), Taylor Swift mengkritik Presiden Donald Trump yang dianggapnya berusaha untuk mencurangi pemilihan presiden (pilpres) pada November mendatang.

Ia mengatakan, rencana Trump untuk merombak Kantor Pos AS (USPS) menjelang pilpres merupakan upaya penipuan terang-terangan.

"Pembongkaran USPS yang diperhitungkan oleh Trump membuktikan satu hal dengan jelas: Dia SANGAT MENYADARI, kami tidak ingin dia menjadi presiden. Dia memilih secara terang-terangan menipu dan membahayakan jutaan orang Amerika dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan," cuitnya dalam akun Twitter, @taylorswift13 pada Minggu (16/8).


Swift mengatakan, kepemimpinan Trump tidak efektif dan sangat memperburuk krisis yang dihadapi oleh AS. Ia pun mendesak agar warga memberikan suaranya secepat mungkin.

"Kepemimpinan Donald Trump yang tidak efektif semakin memperburuk krisis yang kita hadapi dan dia sekarang memanfaatkannnya untuk menumbangkan dan menghancurkan hak kita untuk memilih serta memilih dengan aman. Minta pemungutan suara lebih awal. Beri suara lebih awal," sambungnya.

Komentar Swift muncul setelah USPS memperingatkan beberapa pejabat pemilihan negara bagian mengenai potensi masalah dengan pengiriman surat suara karena terdapat kebijakan baru, masalah keuangan, dan dampak pandemik Covid-19.

Penyataan Swift juga menggemakan seruan USPS untuk menyerahkan surat suara lebih awal, dengan layanan pos menyarankan orang Amerika mengirimkan surat mereka setidaknya sepekan sebelum tenggat waktu negara bagian.

Selama ini, Trump tidak percaya dengan pemungutan suara melalui surat. Meski banyak pihak yang mendukung pilihan tersebut karena lebih aman dan menghindari kontak di tengah pandemik Covid-19.

Sebelumnya, Trump dari Partai Republik menolak untuk memberikan dana kepada USPS sebagai bagian dari paket bantuan Covid-19. Ia mengaku, pembekuan bantuan dana untuk layanan pos tersebut dilakukan karena ia khawatir dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pemungutan suara yang mengarah pada kecurangan

"Sekarang, mereka membutuhkan uang itu untuk membuat Kantor Pos berfungsi, sehingga bisa mengambil jutaan dan jutaan surat suara ini," tegas Trump dalam wawancara dengan Fox Business.

"Itu uang pemilu pada dasarnya. Jika mereka tidak mendapatkan dua item itu, itu berarti Anda tidak dapat memiliki universal mail-in voting," imbuhnya.

Atas kebijakannya, Trump menghadapi kritikan, bukan hanya dari Partai Demokrat tetapi juga beberapa Partai Republik. Beberapa orang mengklaim Trump melakukan kejahatan dengan menahan uang USPS.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya