Berita

Dahlan Iskan/Net

Dahlan Iskan

Tani Komunal

JUMAT, 14 AGUSTUS 2020 | 05:16 WIB | OLEH: DAHLAN ISKAN

MUSIBAH besar melahirkan terobosan besar. Itu yang diimpikan banyak orang.

Tapi di bidang apa?

Mestinya di semua bidang. Setidaknya di bidang-bidang yang menjadi keunggulan Indonesia.


Saya memulainya dari sektor pertanian. Yang sejak semula saya jagokan sebagai sektor yang masih bisa bergerak, pun di tengah pandemi.

Kalau selama pandemi ini kita merasa belum ada terobosan, berhentilah ngedumel. Ayo kita ramai-ramai cari terobosan itu.

Siapa pun, juga Anda, bisa mengusulkan terobosan apa yang harus kita lakukan. Untuk langkah pertama kita batasi di sektor pertanian dulu.

Ayo kita ramai-ramai membuat usulan. Apa saja. Jangan ragu usulan Anda itu penting atau tidak. Jangan peduli orang menilai apa.

Dari usulan-usulan itu nanti, saya akan mengajak sejumlah ahli untuk membuat ranking. Mana yang paling prioritas harus kita kerjakan. Mana pula yang kurang prioritas. Untuk kita bahan belakangan.

Ranking itu, kalau sudah tersusun, akan saya umumkan di Harian Disway. Juga di disway.id. Lengkap dengan uraian mengapa ranking-nya seperti itu.

Saya sendiri akan mengusulkan beberapa terobosan.

Ups... Jangan banyak dulu. Satu saja dulu. Di sini saya hanya akan usul satu terobosan saja dulu.

Selebihnya saya yakin akan muncul usulan dari pembaca DI's Way.

Keyakinan itu saya dasarkan pada logika bahwa kita itu sebenarnya sama-sama ingin maju. Sama-sama punya banyak ide. Sama-sama punya keluhan yang sama.

Maka sambil mengisolasi diri di rumah, usulkanlah terobosan besar apa yang perlu dilakukan negeri ini untuk sektor pertanian.

Dan inilah satu terobosan yang saya usulkan: pertanian komunal.

Dengan pimpinan program: bupati.

Kita semua tahu, pertanian kita tidak efisien. Salah satu penyebabnya jelas: lahan pertanian kita dimiliki perorangan (petani) dengan luasan rata-rata 0,3 hektare.

Tiap petani mengerjakan lahan masing-masing. Di petak-petak sawah yang kecil. Tidak terkoordinasi: jenis yang ditanam, pupuknya, pembasmi hamanya dan pengerjaannya.

Teknologi yang dipakai juga sangat tradisional. Modernisasi sangat sulit dilakukan. Mekanisasi menjadi mustahil. Praktiknya para petani itu menyewa traktor untuk menggarap sawah. Tapi biaya demob traktor itu menjadi sangat mahal.

Alangkah hebatnya kalau petani dalam satu hamparan itu bersatu. Tidak usah mengerjakan sendiri-sendiri. Sebaiknya setiap komunal itu luas hamparannya minimal 300 hektare. Kalau bisa lebih luas dari itu.

Tentu, sekarang ini, satu hamparan seluas 300 hektare itu dimiliki sekitar 500 petani. Maka 500-an petani itulah yang harus bersatu dalam satu kelompok tani.

Kelompok tani itu menyusun pengurus. Pengurus itu bertindak sebagai semacam dewan komisaris. 'Dewan komisaris' itu lantas  mencari 'direktur utama' yang akan diserahi menggarap lahan komunal. Dengan target-target yang ditentukan.

Salah satu terobosan yang harus dilakukan adalah membuang galengan pembatas sawah. Dengan demikian lahan seluas 300 hektare itu tanpa galengan sama sekali.

Tentu membuang galengan ini sangat sensitif. Lebih sensitif dari Rocky Gerung. Tapi itulah yang disebut terobosan. Harus ada perubahan besar.

Galengan itu kita ubah secara mendasar: menjadi titik-titik kordinat. Galengannya disimpan di komputer atau di HP. Tidak lagi di atas sawah. Juga disimpan di komputernya kantor agraria.

Dalam perjalanannya, kalau ada petani yang ingin menjual sawah, mereka hanya menjual titik kordinat.

Dengan hilangnya galengan di hamparan 300 hektare itu maka pengerjaan sawahnya bisa full mekanisasi. Mulai dari pengolahan lahan, penanaman sampai panennya.

Tugas pemerintah pusat hanya menjadi penggerak. Dengan cara mengadakan semacam lomba antarbupati: siapa yang mau ikut program ini.

Artinya, pemerintah pusat mencari siapa bupati yang tertarik menyukseskan program ini. Tanpa lewat instruksi dari atas –yang biasanya kurang sukses.

Yang dicari adalah satu bupati yang punya sikap optimistis bisa meyakinkan petani di satu hamparan. Untuk bisa berubah menjadi petani komunal.

'Lomba' ini untuk tahun pertama sebaiknya hanya dilakukan di lima provinsi penghasil padi: Jabar, Jateng, Jatim, Bali, dan Sulsel. Di satu provinsi cukup ada satu kabupaten yang menjadi pemenang.

Pemerintah pusat menyediakan semacam 'hadiah'. Traktor, pupuk, mesin panen, fasilitas kredit untuk cost of living bagi petani pemilik sawah. Petani mendapat uang muka senilai hasil panen di tahun sebelumnya.

Kalau hasil pertanian komunal itu ternyata lebih besar, petani masih mendapat tambahan pendapatan lagi.

Hadiah dari pemerintah pusat itu pada dasarnya adalah subsidi 'kemajuan berpikir dan bertindak' untuk petani.

Bagi lima bupati di lima provinsi yang menangani program ini akan mendapat fasilitas tambahan bagi kabupaten mereka. Misalnya dalam bentuk program besar yang diusulkan oleh bupati tersebut.

Para petani pemilik sawah bisa melamar bekerja di pertanian komunal itu. Dengan gaji dan beban kerja yang ditentukan oleh direksi komunal.

Pertanian komunal ini harus sukses. Untuk meraih sukses berikutnya. Yakni kian banyaknya pertanian komunal. Termasuk untuk komoditi lainnya: kedelai dan jagung.

Kalau petani sudah biasa hidup komunal giliran berikutnya tinggal pindah ke peternakan komunal. Dan komunal apalagi.

Inilah penerapan prinsip gotong royong Pancasila untuk abad baru.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya