Berita

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco/Net

Nusantara

Lemahnya Pengawasan Dan Penindakan, Faktor PSBB Jakarta Belum Efektif

KAMIS, 13 AGUSTUS 2020 | 15:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penularan virus corona baru alias Covid-19 di Jakarta sampai dengan hari ini masih terbilang tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun disarankan untuk kembali memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi.

Namun, seiring dengan perpanjangan PSBB tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco meminta agar pengawasan terhadap jalannya aturan untuk terus ditingkatkan.


"Sejauh ini pengawasan belum maksimal. Masih setengah hati. Jadi belum banyak yang dikenakan sanksi," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (13/8).

Menurut Baco, apa pun terobosan yang di lakukan, jika tidak di barengi dengan pengawasan maka hasilnya akan kurang optimal.

"Jadi kalau pengawasan dan penindakan lemah maka hasilnya tidak akan efektif sampai kapan pun," tegasnya.

Untuk diketahui, PSBB masa transisi akan berakhir hari ini, Kamis (13/8). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun telah memperpanjang PSBB transisi ini sebanyak 4 kali.

Sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut dari Gubernur DKI Jakarta terkait kelanjutan PSBB transisi. Apakah dilanjutkan, dikembalikan kepada PSBB awal alias rem darurat, atau bersiap memasuki new normal.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya