Berita

Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab dan Presiden Michel Aoun/Net

Dunia

Ledakan Beirut Bikin AS Semangat Jatuhkan Sanksi Untuk Para Pejabat Lebanon

KAMIS, 13 AGUSTUS 2020 | 08:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ledakan dahsyat di Pelabuhan Beirut pada pekan lalu membuat Amerika Serikat (AS) semakin semangat untuk menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Lebanon yang korup dan memiliki hubungan dengan Hizbullah.

Sudah berbulan-bulan, anggota parlemen dan pejabat AS mempersiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan untuk menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Lebanon dan partai politik yang terlibat korupsi dan berhubungan langsung dengan Hizbullah.

RUU setebal 111 halaman tersebut diajukan oleh 13 anggota kongres Partai Republik. Isinya, Washington menjatuhkan hukuman pada mantan Menteri Luar Negeri Lebanon, Gebran Bassil dan Ketua Parlemen Nabih Berri, Al Awsat, Rabu (12/8).


Selain itu, RUU tersebut juga memberikan sanksi terbesar pada Iran, menunjuk kelompok Houthi di Yaman sebagai kelompok teroris, dan menghentikan bantuan ke Lebanon.

Kendati begitu, analis perusahaan intelijen Stratfor, Ryan Bohl mengatakan, sanksi tersebut tampaknya tidak akan segera disahkan karena oposisi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk memutus bantuan ke Lebanon.

“Tampaknya itu tidak mungkin lolos, terutama dengan pemilihan yang akan datang pada November, dan keengganan Demokrat untuk tampil seolah-olah mereka menciptakan ketegangan eksternal,” terang Bohl.

Sementara itu, Komite Studi Republik menyiapkan dokumen untuk merekomendasikan hukuman bagi rezim Iran dan agennya di Lebanon serta para pejabat Beirut yang bersekutu dengan Hizbullah.

Di dalamnya juga sudah dicantumkan nama-nama pejabat pendukung Hizbullah, termasuk mantan Menteri Kesehatan Jamil Jabak, anggota parlemen Jamil al-Sayyed, dan mantan Menteri Luar Negeri Fawzi Salloukh.

Selanjutnya, Senator Republik Ted Cruz dan Lee Zeldin juga mengajukan RUU untuk memerangi Hizbullah dan menahan 20 persen dari bantuan militer AS untuk tentara Lebanon.

Dari rekomendasi tersebut, sanksi tidak akan diberikan jika Presiden Lebanon, Michel Aoun dapat membuktikan bahwa ia mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri pengaruh Hizbullah dan Iran atas tentara Lebanon.

Ledakan di Pelabuhan Beirut sendiri memicu banyak spekulasi. Kelalaian atas 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di gudang pelabuhan membuat publik menuding pemerintah telah melakukan korupsi.

Kelalaian pemerintah hingga terjadi malapetaka membuat Perdana Menteri Hassan Diab dan sejumlah menterinya mengundurkan diri.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya