Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin/Net

Nusantara

Butuh Sinergi Pusat Dan Daerah Untuk Dongkrak Laju Ekonomi Ibukota

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 07:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pertumbuhan ekonomi khususnya di Jakarta mengalami kontraksi yang cukup tajam. Hal ini dikarenakan, Ibukota dihantam kasus virus corona baru (Covid-19) yang sangat tinggi sehingga laju perekonomian melambat.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta terjun bebas di angka minus 8,4 persen. Sebagai barometer ekonomi nasional, maka tentu saja pengaruhnya terhadap perekonomian nasional jadi sangat signifikan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan action, mengingat bahaya resesi ada di depan mata


"Perlu kerjasama antara pempov dengan pempus. Butuh sinergitas. Jangan jalan sendiri-sendiri," ujarnya kepada Kantor Berita RMOL Jakarta, Rabu (12/8).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu khawatir, kalau hal ini terus didiamkan, maka akan terjadi gelombang pengangguran di ibukota.

Dirinya pun meminta agar Menteri Keuangan  dapat mengucurkan anggaran untuk membantu daerah terdampak dalam pemulihan ekonomi.

"Pemerintah pusat juga jangan main sendiri. Sehingga karena ada faktor politik, lalu tak membantu Pemprov DKI Jakarta," pungkas Ujang. 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya