Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto/Net
PDI Perjuangan memiliki akar kuat di tingkat bawah. Banteng moncong putih juga merupakan partai massa yang terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik sebagai syarat penempatan kader dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga internasional.
Begitu tegas Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengawali jawaban tentang Surat Instruksi dari DPP PDIP ke DPC PDIP yang berisi instruksi untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten/kota PKH 2020.
Menurutnya, partai berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat semata-mata untuk menjalankan fungsi demokrasi.
“Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai,†katanya kepada wartawan, Selasa (4/8).
Dia menerangkan bagi PDI Perjuangan yang penting ketaatan pada aturan main dan juga
fairness. Partai telah berkirim surat agar kader secara aktif mencermati adanya peluang dari setiap jabatan strategis di setiap lapisan masyarakat dan pemerintahan.
“PDI Perjuangan bertanggung jawab atas kualitas kader yang ditempatkan. Partai memiliki aturan disiplin ketat, dan PDI Perjuangan bergerak secara terbuka,†paparnya.
Dengan adanya surat instruksi agar partai secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik, maka partai terbuka dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar legalitas yang kuat, taat pada mekanisme, dan kami hormati otoritas pengambil keputusan untuk tetap berdaulat.
“Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDI Perjuangan paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas menteri kami terima, dan hal tersebut sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader,†tandasnya.
