Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Politisi PDIP Ini Apresiasi Hadi Pranoto Soal Temuan Obat Corona, Tapi...

MINGGU, 02 AGUSTUS 2020 | 22:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kehebohan mengenai klaim temuan obat anti Covid-19 yang diutarakan Prof Hadi Pranoto tak serta merta ditanggapi negatif.

Seperti yang disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo yang mengapresiasi klaim temuan obat penawar Covid-19 yang siap diedarkan tersebut.

"Saya kira, segala daya termasuk para peneliti, termasuk gurubesar, tokoh-tokoh kita yang ahli di bidangnya penemuan ini harus kita beri apresiasi untuk penemuan obat corona," ujar Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/8).


Namun politisi PDI Perjuangan ini memberi catatan bahwa bila hasil temuan Prof Hadi Pranoto sudah teruji klinis dan melakukan serangkaian riset serta penelitian perihal obat penawar corona tersebut, maka langkah selanjutnya harus dilaporkan kepada Kemenkes dan BPOM.

"Tinggal kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM dalam hal izin edarnya. Tentu kita sambut baik, sangat positif penemuan obat virus covid-19 ini," katanya.

Pihaknya berharap agar segala bentuk penemuan dari para ahli dapat disambut baik oleh masyarakat. Tinggal melihat bagaimana hasil uji klinisnya. Selain itu, Prof. Hadi Pranoto juga harus menjelaskan secara transparan kepada masyarakat mengenai khasiat obat yang ditemukannya tersebut.

"Apakah uji klinisnya sudah sesuai, kemudian sangat signifikan pengobatannya, dan bisa menyembuhkan? Tinggal bagaimana pemerintah menyambut baik, kita di parlemen mendorong agar izin edarnya, kemudian uji-uji klinisnya saja diikutin," katanya.

Rahmad mengatakan akan mengawal hasil temuan Prof. Hadi Pranoto jika uji klinisnya terbukti benar dan ampuh menyembuhkan Covid-19.

"Kita akan mengawal, bagaimana akan penemuan obat, itu bisa terealisasi dan bisa izin edar dan BPOM. Saya kira BPOM sangat concern dan mendorong itu bisa dipermudah izin edarnya. Saya appreciate yang telah ditemukan oleh prof itu ya," tutupnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya