Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Nasib TikTok Di AS Semakin Jelas Trump Akan Segera Singkirkan Mereka Dari Negeri Paman Sam

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 | 15:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Nampaknya apa yang ditakutkan TikTok akan menjadi kenyataan. Presiden AS Donald Trump pada Jumat (31/7) mengatakan bahwa dirinya dapat mengambil tindakan, secepatnya pada hari Sabtu ini (1/8), untuk menghentikan pengoperasian aplikasi berbagi video asal China yang populer di AS itu.

Trump akan melarang apa saja yang terkait dengan aplikasi TikTok. Dia mengatakan kemungkinan akan menggunakan perintah eksekutif untuk melarang aplikasi itu.

"Sejauh menyangkut TikTok, kami melarang mereka beroperasi di Amerika Serikat," katanya kepada wartawan yang mendampinginya di Florida, seperti dikutip dari VOA, Sabtu (1/8).


Trump tidak mendukung kesepakatan yang akan memungkinkan perusahaan AS untuk membeli operasi TikTok di Amerika.

TikTok sangat populer di AS dan di seluruh dunia. Aplikasi ini telah diunduh 2 miliar kali di seluruh dunia, dan 165 juta dari unduhan itu ada di AS.

Aplikasi ini tidak hanya menampilkan video hiburan, tetapi juga debat dan mengambil posisi pada masalah politik, seperti keadilan rasial dan pemilihan presiden AS mendatang.

Para pejabat AS khawatir bahwa TikTok dapat menimbulkan ancaman keamanan, takut bahwa perusahaan tersebut akan membagikan data penggunanya kepada pemerintah China. Namun, perusahaan induk TikTok, ByteDance, mengatakan pihaknya tidak membagikan data pengguna dengan pemerintah China dan menyatakan bahwa mereka hanya menyimpan data pengguna AS di Amerika dan Singapura.

TikTok juga baru-baru ini memilih mantan eksekutif Disney Kevin Mayer sebagai kepala eksekutif dalam suatu langkah yang dilihat sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari Beijing.

Menteri Keuangan Steve Mnuchin awal pekan ini mengatakan bahwa Komite Investasi Asing pemerintah AS di Amerika Serikat (CFIUS) sebuah kelompok antar badan yang dipimpin oleh Departemen Keuangan, akan memeriksa TikTok.

Tugas CFIUS adalah untuk mengawasi investasi asing dan menilai mereka terkait risiko keamanan nasional potensial. Badan ini dapat memaksa perusahaan untuk membatalkan kesepakatan atau mengambil langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk keamanan nasional. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya