Berita

Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, Arifin Junaidi/Net

Politik

LP Maarif: Salah Nadiem Bukan Ke NU, Tapi Bangsa Dan Negara Kita

KAMIS, 30 JULI 2020 | 15:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) direspons Lembaga Pendidikan Maarif, salah satu lembaga yang mundur dari POP.

Menurut Ketua Lembaga Pendidikan Maarif NU, Arifin Junaidi, Nadiem tak perlu meminta maaf kepada lembaga Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah dan PGRI. Sebab POP merupakan persoalan pendidikan yang menyangkut seluruh masyarakat.

“Ya menurut saya sih kalau dari Maarif ya enggak ada yang perlu dimaafkan dari Nadiem itu. Karena tidak ada kesalahan ke Maarif. Kesalahannya itu ke bangsa dan negara kita. Kesalahannya itu ke dunia pendidikan kita,” ujar Arifin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/7).

Di sisi lain, pihaknya meminta kepada Menteri Nadiem untuk memperbaiki sistem POP Kemendikbud yang tidak jelas dan dinilai janggal dalam menyerap anggaran negara. Hal itu dikarenakan sejumlah organisasi tidak jelas dilibatkan untuk mendapatkan dana miliaran rupiah dari APBN.

“Lebih penting dari ucapan minta maaf itu adalah memperbaiki tindakannya,” paparnya.

Selaku umat Islam, Nadiem diminta untuk introspeksi diri atas kesalahannya tersebut yang dinilai melukai seluruh warga NU dan Muhammadiyah atas apa yang terjadi.

“Saya mengambil (perspektif) dari agama Islam, orang kalau taubat itu ada empat yang harus dilakukan. Pertama mengakui kesalahannya, kedua minta maaf, ketiga berjanji untuk tidak mengulangi, ke empat memperbaiki diri,” katanya.

“Jadi, itulah yang harus dilakukan oleh Nadiem,” tandasnya.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Panglima TNI Diminta Tarik Anggota Puspom dari Kejagung

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:58

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

UPDATE

Mulai 2027, Kolombia Larang Adu Banteng

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:49

Transisi Energi, Pertamina Hulu Rokan Manfaatkan PLTS Terbesar di Indonesia

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:45

Korban Kasus Penggelapan Memohon Hakim MA Kabulkan Kasasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:42

Umat Diajak Rencanakan Haji di Usia Muda

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:36

Partai Buruh Tolak Program Tapera Dijalankan

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:25

Denmark Tolak Akui Negara Palestina

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:09

Fantastis, Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Naik Jadi Rp300 T

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:08

Sambut Pilkada, PP Pemuda Katolik Siap Aktivasi Desk Orkestrasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:01

Ratusan Juta Uang Kementan Ngalir ke Nasdem

Rabu, 29 Mei 2024 | 12:59

UKT Batal Naik Setelah Diprotes, Bukti Koordinasi Pemerintah Buruk

Rabu, 29 Mei 2024 | 12:48

Selengkapnya