Berita

Kepala eksekutif TikTok Kevin Mayer/Net

Dunia

Proses Peninjauan Keamanan Hampir Rampung AS Segera Tentukan Nasib TikTok

KAMIS, 30 JULI 2020 | 09:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan proses peninjauan keamanan nasional pemerintah AS dari aplikasi media sosial TikTok hampir selesai dan akan memberikan rekomendasi kepada Gedung Putih minggu ini.

Mnuchin mengatakan kepada wartawan bahwa tinjauan tersebut dilakukan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), yang berhubungan dengan perusahaan dan akuisisi yang mempengaruhi keamanan nasional.

“TikTok sedang dalam peninjauan CFIUS dan kami akan membuat rekomendasi kepada presiden minggu ini. Kami punya banyak alternatif,” kata Mnuchin, seperti dikutip dari AFP, Rabu (29/7).


 Berita itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran yang disuarakan oleh para pejabat AS dan anggota parlemen tentang hubungan TikTok dengan China dan potensi penggunaannya untuk spionase, sebuah tuduhan yang secara konsisten ditolak oleh perusahaan.

TikTok sebelumnya menyerang balik pada apa yang disebutnya ‘serangan fitnah’ oleh Facebook dan platform lainnya yang mencari perhatian dengan menuding aplikasinya terkoneksi dengan China.

Kepala eksekutif TikTok Kevin Mayer mengatakan serangan itu disamarkan sebagai patriotisme dan dirancang untuk mengakhiri kehadiran mereka di AS.

TikTok telah memiliki lebih dari satu milyar pengguna di seluruh dunia, secara konsisten menyangkal tudingan yang mengaitkan perusahaan mereka dengan pemerintah China. Sementara para kritikus memperingatkan potensi risiko keamanan karena perusahaan induknya ByteDance berbasis di China.

“Kami tidak berpolitik, kami tidak menerima iklan politik dan tidak memiliki agenda, satu-satunya tujuan kami adalah tetap menjadi platform yang dinamis  untuk dinikmati semua orang,” kata Mayer.

“TikTok telah menjadi target terbaru, tetapi kita bukan musuh.”

Mayer mengatakan TikTok telah menetapkan kebijakan transparansi  dengan mengungkapkan lebih banyak tentang algoritma internal mereka kepada pihak regulator.

“Kami percaya semua perusahaan harus mengungkapkan algoritme, kebijakan moderasi, dan aliran data mereka ke regulator,” katanya.

Beberapa anggota parlemen AS telah menyerukan larangan TikTok dan satu RUU yang tertunda akan membuat aplikasi itu menjadi illegal untuk digunakan karyawan federal.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya