Pemilu Parlemen di Yordania/Net
Yordania telah menetapkan 10 November sebagai tanggal pemilihan parlemen, menyusul keputusan kerajaan untuk mengadakan pemilihan umum di seluruh negeri setelah penundaan jadwal yang semestinya dilakukan pada September 2020.
Keputusan itu diumumkan pihak kerajaan dan komisi pemilu melalui laporan media pemerintah pada Rabu (29/7), dikutip dari Aljazeera, Rabu (29/7)
Parlemen Yordania memiliki kekuatan legislatif tetapi undang-undang pemilihannya memarginalkan perwakilan partai politik dan kebanyakan anggota parlemen bergantung pada keluarga dan kesetiaan kesukuan.
Secara konstitusional, sebagian besar kekuasaan berada di tangan raja, yang menunjuk pemerintah dan memiliki keputusan akhir atas undang-undang baru.
Pemilihan parlemen dilaksanakan pada saat negara bergulat dengan kontraksi ekonomi yang parah akibat Covid-19 dan kekhawatiran terkait langkah Israel unilateral untuk mencaplok wilayah di Tepi Barat.
Para pejabat khawatir bahwa aneksasi akan mengubur prospek negara Palestina. Ini juga berarti bahwa penyelesaian apa pun dari konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun itu akan mengorbankan Yordania, sebuah negara di mana banyak orang merupakan keturunan dari pengungsi Palestina yang keluarganya pergi setelah penciptaan Israel pada tahun 1948.
Sementara, undang-undang pemilu tetap mempertahankan sistem yang membatasi perwakilan orang-orang Palestina yang berpihak pada penduduk asli Yordania yang merupakan tulang punggung pendirian politik negara itu.
Oposisi politik utama Yordania datang dari sebuah partai yang diambil dari barisan gerakan Ikhwanul Muslimin, tetapi pihaknya menghadapi pembatasan hukum pada kegiatannya.
Politisi oposisi mengatakan pemerintah telah menggunakan undang-undang darurat kejam yang diberlakukan Maret lalu pada awal penguncian coronavirus untuk membatasi hak-hak sipil dan politik. Aktivis telah ditangkap dalam beberapa pekan terakhir atas komentar di media sosial.
